Argumentasi Hukum Kubu AHY Setelah Demokrat Moeldoko Ditolak Menkumham
Rabu, 31 Maret 2021 - 14:59 WIB
Politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyebut Loud and Clear pernyataan yang disampaikan Menkumham Yasonna terkait keputusan menolak kubu Moeldoko. Foto/Okezone
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Didik Mukrianto menyebut 'Loud and Clear' pernyataan Pers yang disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait keputusan menolak kepengurusan PD kubu Moeldoko.
Dalam konteks itulah karena ketentuan UU Partai Politik dan Permenkumham 34/2017 khususnya yang terkait dengan pendaftaran perubahan AD/ART dan Kepengurusan Parpol di tingkat pusat sangat eksplisit, maka demi hukum pihaknya sepenuhnya yakin Kemenkumham akan tegas menolak permohonan mereka.
"Tidak ada standing pembenar apapun untuk memperkosa UU dan Aturan. Tidak ada standing apapun untuk melanggar UU, Permenkuham, produk Negara, produk pemerintah dan juga keputusan Menteri Hukum dan HAM," katanya.
Lebih lanjut Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini memandang, nyata dan jelas dalam berbagai pernyataan dari pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB mengatakan, AD/ART yang mereka anggap sah untuk melakukan pertemuan yang diklaim sebagai KLB, bukan AD/ART hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, serta sudah diumumkan dalam Berita Negara;
"Logika dan nalar sehat, mudah sekali untuk mencerna bahwa pelaksanaan pertemuan deli serdang yang di klaim sebagai KLB adalah Inkonstitusional dan Illegal; Dan demi hukum tidak ada pemerintah dimanapun yang membiarkan dan tidak menindak para pelanggar hukum," papar Didik.
Dalam konteks itulah karena ketentuan UU Partai Politik dan Permenkumham 34/2017 khususnya yang terkait dengan pendaftaran perubahan AD/ART dan Kepengurusan Parpol di tingkat pusat sangat eksplisit, maka demi hukum pihaknya sepenuhnya yakin Kemenkumham akan tegas menolak permohonan mereka.
"Tidak ada standing pembenar apapun untuk memperkosa UU dan Aturan. Tidak ada standing apapun untuk melanggar UU, Permenkuham, produk Negara, produk pemerintah dan juga keputusan Menteri Hukum dan HAM," katanya.
Lebih lanjut Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini memandang, nyata dan jelas dalam berbagai pernyataan dari pertemuan Deli Serdang yang diklaim sebagai KLB mengatakan, AD/ART yang mereka anggap sah untuk melakukan pertemuan yang diklaim sebagai KLB, bukan AD/ART hasil Kongres V Partai Demokrat Tahun 2020 yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, serta sudah diumumkan dalam Berita Negara;
"Logika dan nalar sehat, mudah sekali untuk mencerna bahwa pelaksanaan pertemuan deli serdang yang di klaim sebagai KLB adalah Inkonstitusional dan Illegal; Dan demi hukum tidak ada pemerintah dimanapun yang membiarkan dan tidak menindak para pelanggar hukum," papar Didik.
(maf)
tulis komentar anda