Jhoni Allen Dituding Sok Jadi Korban, Kubu Moeldoko: SBY Tak Boleh Brutal dan Liar
Kamis, 25 Maret 2021 - 09:25 WIB
Muhammad Rahmad berpendapat tuntutan hukum yang dilakukan Jhoni Allen dipicu tindakan brutal SBY dan AHY. Foto/youtube Akbar Faizal
JAKARTA - Partai Demokrat hasil kubu Moeldoko angkat suara soal tudingan Jhoni Allen Marbun sebagai otak kudetakepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono yang sok menjadi korban.
Muhammad Rahmad, Rahmad juru bicara kubu Moeldoko mengatakan sebagai ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang wewenang penuh mengatur mahkamah partai maupun AHY sebagai ketua umum. Tetapi dia tidak boleh seenaknya bertindak secara brutal dan liar dengan memecat dan mencopot kader partai yang duduk di legislatif seperti Jhoni Allen.
"Semua ada ketentuannya dan aturan mainnya," katanya saat dihubungi, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Meski Pengurus Demokrat Hasil KLB Disahkan Pemerintah, Moeldoko Sulit Dapat Pengakuan Publik
Menurut Rahmad, semestinya SBY dan AHY memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat Indonesia dan dunia, bagaimana cara mengelola partai politik yang moderen, terbuka dan santun di Indonesia.
Menurutnya, ketika ketentuan dan aturan main dalam pengelolaan partai dilanggar oleh SBY dan AHY, maka kader yang taat hukum yang haknya dijamin Undang undang, dapat mencari keadilan melalui jalur hukum ke Pengadilan.
Muhammad Rahmad, Rahmad juru bicara kubu Moeldoko mengatakan sebagai ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang wewenang penuh mengatur mahkamah partai maupun AHY sebagai ketua umum. Tetapi dia tidak boleh seenaknya bertindak secara brutal dan liar dengan memecat dan mencopot kader partai yang duduk di legislatif seperti Jhoni Allen.
"Semua ada ketentuannya dan aturan mainnya," katanya saat dihubungi, Kamis (25/3/2021).
Baca juga: Meski Pengurus Demokrat Hasil KLB Disahkan Pemerintah, Moeldoko Sulit Dapat Pengakuan Publik
Menurut Rahmad, semestinya SBY dan AHY memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat Indonesia dan dunia, bagaimana cara mengelola partai politik yang moderen, terbuka dan santun di Indonesia.
Menurutnya, ketika ketentuan dan aturan main dalam pengelolaan partai dilanggar oleh SBY dan AHY, maka kader yang taat hukum yang haknya dijamin Undang undang, dapat mencari keadilan melalui jalur hukum ke Pengadilan.
Lihat Juga :