Sebanyak 6.000 PMI Terkendala ke Taiwan, RPMI: Ini Merugikan
Rabu, 17 Maret 2021 - 16:36 WIB
Pemerintah diminta mencari solusi terkait persoalan terkendalanya keberangkatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan. Foto/Ilustrasi/dok Okezone
JAKARTA - Kebijakan pembebasan biaya (zero Cost) yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bagi penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri disorot.
Menanggapi hal tersebut, RPMI (Rumah Pekerja Migran Indonesia) mengambil sikap tegas dengan menangguhkan implementasi kebijakan 'zero Cost'.
"Ada 6.000 calon PMI yang tertunda khususnya negara tujuan Taiwan. Itu sangat merugikan kami. Dibukanya negara tujuan migran baru bukan merupakan solusi dari 6.000 calon PMI yang tertunda (Keberangkatannya-red). Sikap tegas RPMI tanguhkan kebijakan baru," kata Ketua RPMI, Yuliani kepada wartawan, Rabu 17 Maret 2021 siang.
Yuliani pun mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh BP2MI selaku penyelenggara pekerja migran terkesan mementingkan pihaknya semata dan mengambil kebijakan sepihak tanpa memikirkan kepentingan pihak lain.
Menanggapi hal tersebut, RPMI (Rumah Pekerja Migran Indonesia) mengambil sikap tegas dengan menangguhkan implementasi kebijakan 'zero Cost'.
"Ada 6.000 calon PMI yang tertunda khususnya negara tujuan Taiwan. Itu sangat merugikan kami. Dibukanya negara tujuan migran baru bukan merupakan solusi dari 6.000 calon PMI yang tertunda (Keberangkatannya-red). Sikap tegas RPMI tanguhkan kebijakan baru," kata Ketua RPMI, Yuliani kepada wartawan, Rabu 17 Maret 2021 siang.
Yuliani pun mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh BP2MI selaku penyelenggara pekerja migran terkesan mementingkan pihaknya semata dan mengambil kebijakan sepihak tanpa memikirkan kepentingan pihak lain.
Lihat Juga :