Menanti Segera Kabar Haji dari Saudi

Rabu, 17 Maret 2021 - 06:50 WIB
Kini perlahan, namun pasti Saudi tampak melakukan persiapan haji lagi. Pembukaan lagi Haramain High Speed Railway bisa jadi menjadi sarana warming up operasional haji. Pencopotan Mohammed Saleh bin Taher Banten dari jabatan menteri haji dan umrah yang dilakukan Raja Salman belum lama ini juga sangat mungkin bagian mematangkan persiapan itu. Lebih-lebih, program vaksinasi massal di Saudi juga tengah digalakkan. Per 17 Mei mendatang pun, Saudi juga ancang-ancang membuka kembali pintu penerbangan internasionalnya. Jika melihat mitigasi yang totalitas itu, ada potensi dan harapan besar bahwa haji tahun ini kembali digelar bahkan dengan jumlah yang lebih besar ketimbang 2020 meski tidak kuota normal sekitar 2,4 juta orang.

Namun, hingga kemarin semua memang masih misteri. Dan, upaya diplomasi serta lobi pun tak henti dilakukan pemerintah Indonesia. Hingga kini persiapan teknis juga terus dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Di depan Komisi VIII DPR, Senin (15/3), Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pun begitu optimistis Saudi akan membuka haji lagi.

Pun demikian dengan persiapan penerbangan. Kemarin maskapai Garuda Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terlibat lagi dalam pengangkutan jamaah haji. Di depan anggota parlemen, manajemen Garuda menyatakan telah menyiapkan 18 maskapai untuk kesuksesan penyelenggaraan haji.

Di tengah harapan besar dan situasi yang belum pasti ini, Pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi betul dengan berbagai persiapan dan skenario yang matang. Dari semua mitigasi yang dilakukan itu, tentunya harus bertumpu pada kerangka besar, yakni terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang memenuhi aturan syariat plus tidak membahayakan keselamatan jiwa jamaah.

Kemenag sebagai penyelenggara harus mematangkan prosedur baru baik sejak jamaah di Tanah Air, di Tanah Suci, dan kembali ke Indonesia. Tatanan anyar ini adalah sebuah keniscayaan karena pemberangkatan dan pemulangan tak lagi dilakukan seperti kondisi biasa. Risiko munculnya prosedur baru seperti pembatasan kuota jamaah, layanan transportasi, dan katering bisa jadi akan berefek pada anggaran yang membengkak. Fluktuasi-fluktuasi ini harus segera dikoordinasikan dengan otoritas terkait seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ataupun DPR. Tentu semangatnya agar haji nanti benar-benar aman baik administratif maupun penyelenggaraan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!