Masalah Literasi Dinilai Punya Peran Penting dalam Pembangunan SDM
Senin, 15 Maret 2021 - 18:38 WIB
Perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial menjadi pusat pemberdayaan dalam memberikan keterampilan kepada masyarakat, khususnya di desa. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Perpustakaan turut berperan memberdayakan ekonomi masyarakat untuk bangkit dalam masa pandemi Covid-19. Perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial menjadi pusat pemberdayaan bisa menjadi solusi dalam memberikan keterampilan kepada masyarakat, khususnya di desa.
Syarif menegaskan, pembangunan sumber daya manusia terkait erat dengan literasi. Karenanya, peran negara sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur agar orang membaca. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, ekonomi menjadi kendala sosial masyarakat. Regulasi agar bahan bacaan merata ke seluruh Indonesia juga mesti diperhatikan.
Buku cetak dinilai masih dibutuhkan masyarakat pedesaan mengingat kondisi jaringan internet yang belum merata. Karenanya, dibutuhkan dukungan dari stakeholder agar memastikan buku cetak dengan konten ilmu terapan bisa terus diterbitkan dan didistribusikan untuk masyarakat pedesaan.
"Standar UNESCO, target kita minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun, sehingga dibutuhkan kurang lebih 810 juta buku yang beredar di masyarakat," jelasnya.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) memberikan dukungan berupa regulasi yang terkait dengan perpustakaan daerah.
Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menyatakan literasi merupakan komponen esensial dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa pada revolusi industri 4.0.
Pada era ini, terjadi transformasi digital yang membawa dampak pada perubahan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan sejumlah kajian disebutkan, sebanyak 60 persen pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi dan 30 persen profesi digantikan oleh mesin canggih.
"Kecakapan literasi akan menjadi salah satu indikator penting bagi para pemberi kerja dalam merekrut pekerja. Pencari kerja dengan kecakapan literasi akan dengan mudah beradaptasi dan mampu mengadopsi baik itu alat, proses, prosedur, dan cara kerja baru," jelasnya.
Syarif menegaskan, pembangunan sumber daya manusia terkait erat dengan literasi. Karenanya, peran negara sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur agar orang membaca. Apalagi pada masa pandemi Covid-19, ekonomi menjadi kendala sosial masyarakat. Regulasi agar bahan bacaan merata ke seluruh Indonesia juga mesti diperhatikan.
Buku cetak dinilai masih dibutuhkan masyarakat pedesaan mengingat kondisi jaringan internet yang belum merata. Karenanya, dibutuhkan dukungan dari stakeholder agar memastikan buku cetak dengan konten ilmu terapan bisa terus diterbitkan dan didistribusikan untuk masyarakat pedesaan.
"Standar UNESCO, target kita minimal tiga buku baru setiap orang setiap tahun, sehingga dibutuhkan kurang lebih 810 juta buku yang beredar di masyarakat," jelasnya.
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) memberikan dukungan berupa regulasi yang terkait dengan perpustakaan daerah.
Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menyatakan literasi merupakan komponen esensial dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa pada revolusi industri 4.0.
Pada era ini, terjadi transformasi digital yang membawa dampak pada perubahan kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan sejumlah kajian disebutkan, sebanyak 60 persen pekerjaan di dunia akan menggunakan otomasi dan 30 persen profesi digantikan oleh mesin canggih.
"Kecakapan literasi akan menjadi salah satu indikator penting bagi para pemberi kerja dalam merekrut pekerja. Pencari kerja dengan kecakapan literasi akan dengan mudah beradaptasi dan mampu mengadopsi baik itu alat, proses, prosedur, dan cara kerja baru," jelasnya.
tulis komentar anda