Kepala BKKBN: Pemprov Jatim Bisa Menjadi Contoh Dalam Penanganan Stunting

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini ada tiga sistem yang digunakan untuk mendata kasus stunting dan setiap sistem angka stunting berbeda-beda. Oleh karenanya, dia mengharapkan agar hanya ada satu sumber sehingga bisa dijadikan dasar intervensi di kabupaten/kota. “Sumber data dari satu sumber supaya bupati atau wali kota tahu dalam mengukur stunting. Tugas pemerintah kabupaten memetakan dan melakukan intervensi di Posyandu. Bulan timbang menimbang semua balita, itu bisa dijadikan data langsung di Posyandu,” terangnya.

Lebih lanjut, Khofifah menuturkan daerah yang bisa dijadikan percontohan dalam penurunan AKI. “Untuk penurunan AKI, Surabaya berhasil melakukan dimana awalnya Surabaya merupakan daerah nomor 2 tertinggi AKI di Jatim dan menjadi nomor 5 dengan melakukan kerja sama dengan Universitas Airlangga. Oleh karenanya, Jember kami sarankan untuk bisa melakukan hal serupa melalui bekerjasama dengan UNEJ untuk menurunkan AKI, AKB dan Stunting,” jelasnya.

Selain itu, guna mencegah anemia yang tentunya berdampak pada stunting, Provinsi Jawa Timur memiliki program untuk memanfaatkan lahan di rumah maupun hidroponik, sebagai sarana untuk menanam sayuran guna mencukupi kebutuhan keluarga. Serta edukasi kesehatan reproduksi di sekolah.

Terkait dengan upaya penurunan stunting, hasil Pendataan Keluarga (PK) 2021 memiliki peranan yang sangat signifikan. “PK harus mempunyai data dengan satu sumber yang akurat. Dalam pelaksanaannya, bisa bekerjasama dengan stakeholder yang ada. Oleh karenanya, mari bersama sukseskan PK 2021 yang akan dimulai pada 1 April 2021,” ucapnya.