Tangkis Ada Tangan Pemerintah di KLB, Jhoni Allen: Presiden SBY Intervensi Kongres 2010
Kamis, 11 Maret 2021 - 17:39 WIB
Salah satu penggagas KLB Jhoni Allen Marbun menyebut justru SBY sebagai presiden mengintervensi Kongres Partai Demokrat 2010 dengan mengerahkan menteri untuk memenangkan Andi Mallarangeng. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Jhoni Allen Marbun menegaskan tidak ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.
"Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Sekali lagi, campur tangan pemerintah yang paling tinggi, adalah pelaksanaan kongres tahun 2010, Campur tangan pak SBY selaku presiden dan para menteri itu menjadikan Andi Malarangeng, ketua umum. Tidak mempan," kata Sekjen Partai Demokrat versi KLB itu di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
(Baca: Gede Pasek: KPK Bakal Menjadi Medan Pertarungan Moeldoko vs Cikeas)
Ia menegaskan, loyalitas kader Demokrat saat itu tak bisa dibeli. Malah, kata Jhoni, justru para kader yang diperas habis. "Namun, setelah SBY ketua umum mengambil secara gratis melalui KLB karena Anas. Bahkan biaya dari Kongres 2010 tidak laku. Sehingga kader dari Partai Demokrat tidak bisa dibeli. Kader partai demokrat tidak bisa dibeli," tambahnya.
(Baca: Ditanya soal Pencapresan Moeldoko di 2024, Begini Jawaban Jhoni Allen)
"Justru keringat mereka yang diambil. Walaupun diakui menjadi kantor. Presiden ke mana kok ga bikin kantor. Itu akan kami pertanyakan. Mereka yang menggemborkan bahwa partai demokrat dijual, siapa pemiliknya dan penjualnya? Kan kita kader," sambungnya.
Ia pun menyindir SBY yang sebenarnya tidak mampu memberikan gedung DPP Demokrat saat menjabat sebagai Presiden RI.
"Kantor saja gratis 12 tahun di DPP. Memberikan sesuai proporsinya. Lebih bagus memberi daripada mengambil hak-hak orang lain," tutupnya.
"Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Sekali lagi, campur tangan pemerintah yang paling tinggi, adalah pelaksanaan kongres tahun 2010, Campur tangan pak SBY selaku presiden dan para menteri itu menjadikan Andi Malarangeng, ketua umum. Tidak mempan," kata Sekjen Partai Demokrat versi KLB itu di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
(Baca: Gede Pasek: KPK Bakal Menjadi Medan Pertarungan Moeldoko vs Cikeas)
Ia menegaskan, loyalitas kader Demokrat saat itu tak bisa dibeli. Malah, kata Jhoni, justru para kader yang diperas habis. "Namun, setelah SBY ketua umum mengambil secara gratis melalui KLB karena Anas. Bahkan biaya dari Kongres 2010 tidak laku. Sehingga kader dari Partai Demokrat tidak bisa dibeli. Kader partai demokrat tidak bisa dibeli," tambahnya.
(Baca: Ditanya soal Pencapresan Moeldoko di 2024, Begini Jawaban Jhoni Allen)
"Justru keringat mereka yang diambil. Walaupun diakui menjadi kantor. Presiden ke mana kok ga bikin kantor. Itu akan kami pertanyakan. Mereka yang menggemborkan bahwa partai demokrat dijual, siapa pemiliknya dan penjualnya? Kan kita kader," sambungnya.
Ia pun menyindir SBY yang sebenarnya tidak mampu memberikan gedung DPP Demokrat saat menjabat sebagai Presiden RI.
"Kantor saja gratis 12 tahun di DPP. Memberikan sesuai proporsinya. Lebih bagus memberi daripada mengambil hak-hak orang lain," tutupnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(muh)
tulis komentar anda