Hamdan Zoelva Soroti Kasus Korupsi Pajak: Betul-betul Pengkhianat
Rabu, 10 Maret 2021 - 12:30 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyoroti kasus dugaan korupsi pajak yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, berita tentang adanya pegawai pajak melakukan korupsi sebagai sesuatu yang menyakitkan.
"Mendengar berita pegawai pajak melakukan korupsi jadi terasa menyakitkan. Praktik rasuah justru terjadi ketika 11 tahun target pajak tidak tercapai, dan kemampuan wajib pajak menurun akibat pandemi. Betul-betul pengkhianat," kata Hamdan Zoelva dikutip dari lini masa akun Twitternya, @hamdanzoelva, Selasa 9 Maret 2021.Baca juga: Gandeng KPK, Erick Thohir Dinilai Serius Bersih-bersih BUMN
Selain untuk membiayai negara, kata Hamdan pajak seharusnya digunakan untuk menekan ketimpangan sosial·
"Instrumen pajak digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial selain untuk membiayai negara. Praktiknya, justru sebaliknya. Orang biasa taat pajak, perusahaan besar dan orang kaya justru ngemplang pajak," cuit Hamdan.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK sedang melakukan penyidikan dugaan suap pengurusan pengurangan pembayaran pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun pemeriksaan 2019.Baca juga: Usut Suap di Ditjen Pajak, KPK Telah Tetapkan 6 Orang Tersangka
Menurut dia, berita tentang adanya pegawai pajak melakukan korupsi sebagai sesuatu yang menyakitkan.
"Mendengar berita pegawai pajak melakukan korupsi jadi terasa menyakitkan. Praktik rasuah justru terjadi ketika 11 tahun target pajak tidak tercapai, dan kemampuan wajib pajak menurun akibat pandemi. Betul-betul pengkhianat," kata Hamdan Zoelva dikutip dari lini masa akun Twitternya, @hamdanzoelva, Selasa 9 Maret 2021.Baca juga: Gandeng KPK, Erick Thohir Dinilai Serius Bersih-bersih BUMN
Selain untuk membiayai negara, kata Hamdan pajak seharusnya digunakan untuk menekan ketimpangan sosial·
"Instrumen pajak digunakan untuk mengurangi ketimpangan sosial selain untuk membiayai negara. Praktiknya, justru sebaliknya. Orang biasa taat pajak, perusahaan besar dan orang kaya justru ngemplang pajak," cuit Hamdan.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK sedang melakukan penyidikan dugaan suap pengurusan pengurangan pembayaran pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun pemeriksaan 2019.Baca juga: Usut Suap di Ditjen Pajak, KPK Telah Tetapkan 6 Orang Tersangka
Lihat Juga :