ASN Harus Kawal Pelaksanaan Janji Kampanye Kepala Daerah Terpilih
Senin, 08 Maret 2021 - 23:42 WIB
Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, Senin (8/3/2021). Foto/Istimewa
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Berharap janji kampanye kepala daerah yang baru saja terpilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 benar-benar dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan dan program kerja.
Oleh karena itu, aparatur sipil negara (ASN) perencana strategis diharapkan mampu membantu kepala daerah terpilih mewujudkan visi dan misinya dengan baik.
"Janji kampanye kepala daerah harus terimplementasikan dalam program kerja dan anggaran. ASN harus berperan aktif mengawal prosesnya sejak perencanaan sampai pelaksanaan," tutur Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teguh Setyabudi saat membuka Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, Senin (8/3/2021) dalam keterangannya yang diterima SINDOnews.
Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kata dia, ASN harus memastikan penyusunan rencana pembangunan daerah tetap terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional baik proses, konteks, maupun kontennya.
"Rencana pembangunan daerah harus adaptif, aspiratif serta komprehensif. Penyusunannya pun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan daerah, tetapi juga harus bersinergi dengan rencana pembangunan nasional," tutur Teguh.
Di forum yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Potensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra menjelaskan karena tugas itu, ASN yang bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan daerah harus memiliki kompetensi yang cakap.
"BPSDM Kemendagri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN salah satunnya dengan diklat penyusunan Renstra-PD ini," kata Rochayati.
Rochayati berharap setelah program diklat ini ASN di daerah benar-benar punya gambaran yang holistik terkait tugas dan fungsi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
"Diharapkan bisa bersinergi dengan kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinnya," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan Kemendagri, M Weli Septiya Putra juga menjelaskan, diklat bagi ASN perencana akan dilaksakan secara bertahap dan simultan.
"Bertahap mulai dari penyusunan dokumen perencanaan menengah, perencanaan tahunan, dan evaluasi pengendalian pembangunan daerah," tuturnya.
Oleh karena itu, aparatur sipil negara (ASN) perencana strategis diharapkan mampu membantu kepala daerah terpilih mewujudkan visi dan misinya dengan baik.
"Janji kampanye kepala daerah harus terimplementasikan dalam program kerja dan anggaran. ASN harus berperan aktif mengawal prosesnya sejak perencanaan sampai pelaksanaan," tutur Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Teguh Setyabudi saat membuka Diklat Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah, Senin (8/3/2021) dalam keterangannya yang diterima SINDOnews.
Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kata dia, ASN harus memastikan penyusunan rencana pembangunan daerah tetap terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional baik proses, konteks, maupun kontennya.
"Rencana pembangunan daerah harus adaptif, aspiratif serta komprehensif. Penyusunannya pun tidak hanya berdasarkan potensi unggulan daerah, tetapi juga harus bersinergi dengan rencana pembangunan nasional," tutur Teguh.
Di forum yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Potensi Pemerintahan Dalam Negeri, Rochayati Basra menjelaskan karena tugas itu, ASN yang bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan daerah harus memiliki kompetensi yang cakap.
"BPSDM Kemendagri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN salah satunnya dengan diklat penyusunan Renstra-PD ini," kata Rochayati.
Rochayati berharap setelah program diklat ini ASN di daerah benar-benar punya gambaran yang holistik terkait tugas dan fungsi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
"Diharapkan bisa bersinergi dengan kepala daerah dalam menjalankan visi dan misinnya," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Otonomi, Keuangan, Pembangunan, dan Kewilayahan Kemendagri, M Weli Septiya Putra juga menjelaskan, diklat bagi ASN perencana akan dilaksakan secara bertahap dan simultan.
"Bertahap mulai dari penyusunan dokumen perencanaan menengah, perencanaan tahunan, dan evaluasi pengendalian pembangunan daerah," tuturnya.
(dam)
Lihat Juga :
tulis komentar anda