Moeldoko Terima Jabatan Ketum Demokrat di KLB, Refly Harun Bilang Tidak Elok

JAKARTA - Ahli hukum tata negara Refly Harun menilai tidak elok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima jabatan ketua umum Partai Demokrat melalui forum Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar pekan lalu di Deli Sedang, sumatera Utara. Dia pun berharap Presiden Jokowi menunjukkan kenegarawanannya dalam menyikapi hal ini.

Menurut Refly, Moeldoko harus memilih, apakah tetap menjadi KSP atau menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB. Menurutnya, ini bukan masalah rangkap jabatan. Ini merupakan etika politik pejabat publik.



Baca juga: Dualisme Kepemimpinan Demokrat Diprediksi Berbuntut Panjang

"Memang tidak ada aturannya, tetapi prinsip good governance, clean government itu adalah prinsip-prinsip universal yang diakui seluruh bangsa di dunia," ujar Refly dalam video LIVE!! KUDETA PD, MOELDOKO MULUSKAN JOKOWI 3 PERIODE? INI OPINI RH!! di Channel YouTube Refly Harun, Senin (8/3/2021).





Baca juga: Lawan Kudeta Moeldoko, Kader Demokrat Sragen Cap Jempol Darah Siap Mati untuk AHY

Refly menambahkan, kita bisa punya peradaban politik yang baik kalau kita mengakui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya tentu tidak merebut partai orang lain yang sudah susah payah dibangun.

"Apalagi dalam konteks ini Pak Moeldoko adalah orang luar partai yang sama sekali belum menjadi kader Partai Demokrat dan rasanya tidak elok tiba-tiba menerima jabatan ketua umum melalui suatu kongres luar biasa yang sebenarnya muncul dari gejolak-gejolak yang ada. Kalau dikatakan itu muncul dari gejolak internal, maka seharusnya Pak Moeldoko tidak mengikutinya karena dia pihak eksternal."