Kisruh Demokrat, Relawan Jokowi Minta Moeldoko Ksatria Mundur dari KSP

JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko dinilai layak dicopot dari jabatannya atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kisruh internal Partai Demokrat.

Keputusan Moeldoko bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, berdampak buruk bagi kredibilitas Istana.

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer berpendapat mundurnya Moeldoko bakal menghentikan isu "sesat" keterlibatan Jokowi dalam konflik Partai Demokrat. "Narasi tuduhan bahwa Jokowi terlibat di KLB Demokrat akan semakin liar jika Moeldoko tetap di Istana. Sementara Presiden Jokowi sendiri tentunya akan penuh pertimbangan untuk memberhentikan," ujar Immanuel dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).



Pria yang biasa disapa Noel ini menilai posisi Presiden Jokowi saat ini dilematis. Dia meyakini Presiden Jokowi tidak ingin memihak salah satu kelompok yang bertikai, baik kubu SBY atau Moeldoko.

Maka itu, menurut dia, Moeldoko harus berjiwa ksatria untuk menjaga agar Presiden Jokowi tetap fokus menjalankan pemerintahannya.

"Kalau memberhentikan Moeldoko, nantinya SBY merasa girang dan menang secara politik maka pilihannya adalah harus berpihak pada pilihan yang sangat demokratis yaitu membiarkan persoalan internal Demokrat bisa diselesaikan di internal Demokrat itu sendiri. Pakde Jokowi berpihak ke mereka. Ya itu tidak baik juga lah," ujar aktivis 98 ini.

Menyoal SBY, dia menilai tidak perlu ada narasi desain seakan-akan Istana menzalimi. "Sudah tidak laku koar-koar merasa dizhalimi secara politik lalu menuduh sana sini. Fokus saja pada kesolidan internal," katanya.