Jadi Beban Pemerintah, Presiden Diminta Ambil Sikap Politik kepada Moeldoko
Senin, 08 Maret 2021 - 08:30 WIB
Selain itu, kata Umam, pemerintah juga harus adil menyikapi praktik politik yang dinilai melecehkan logika akal sehat dalam berdemokrasi. Sikap pemerintah ini diperlukan agar keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokrasi tak menjadi bias, dan sistem kepartaian merasa terlindungi.
"Jika presiden masih tetap tidak bersikap tegas, justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini," katanya.
(Baca: KLB Demokrat Ingatkan Masa Lalu PDIP, AHY Disarankan Tiru Perlawanan Megawati)
Menkopolhukam Mahfud MD sendiri sudah memberikan tanggapan atas kisruh Partai Demokrat. Mahfud menyatakan, pemerintah belum bisa mengambil langkah hukum selama hasil KLB belum dilaporkan ke pemerintah.
Mahfud pun mengingatkan pada saat itu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berani membubarkan KLB yang terjadi di PKB. Sehingga menurut Mahfud, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan aspek keamanan kepada semua pihak ketika KLB muncul.
"Jika presiden masih tetap tidak bersikap tegas, justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini," katanya.
(Baca: KLB Demokrat Ingatkan Masa Lalu PDIP, AHY Disarankan Tiru Perlawanan Megawati)
Menkopolhukam Mahfud MD sendiri sudah memberikan tanggapan atas kisruh Partai Demokrat. Mahfud menyatakan, pemerintah belum bisa mengambil langkah hukum selama hasil KLB belum dilaporkan ke pemerintah.
Mahfud pun mengingatkan pada saat itu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berani membubarkan KLB yang terjadi di PKB. Sehingga menurut Mahfud, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan aspek keamanan kepada semua pihak ketika KLB muncul.
(muh)
Lihat Juga :