Demokrat Minta Pemerintah Hentikan Wacana Membingungkan saat Pandemi Corona
Senin, 18 Mei 2020 - 23:30 WIB
Check point pengawasan PSBB beberapa waktu lalu.Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Partai Demokrat meminta pemerintah konsisten menjalan aturan dan kebijakan dalam penanganan pandemi Corona (COVID-19). Pejabat tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang membingungkan masyarakat.
Dalam sepekan ini, muncul wacana pelonggaran untuk aktivitas masyarakat. Bahkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terasa lebih longgar. Ada kerumunan orang di pasar tradisional, pada malam hari, serta bandara.
Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, diskursus pelonggaran (PSBB) idealnya bukan mengedepankan pertimbangan politik. Akan tetapi, harus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan rakyat.
PSBB sendiri memiliki payung hukum yang berlapis, antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Wilayah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
“Atas dasar itulah segala langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam putusan PSBB tersebut sangat terukur dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. PSBB itu ada jangka waktunya, bisa diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan tingkat pengendalian dan kondisi masyarakat di daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (18/5/2020).
Pengendalian dan penanganan penyebaran Sars Cov-II di daerah itu ada di tangan kepala daerah. Yang jadi masalah dari awal ditemukan kasus positif Corona sering terjadi silang pendapat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata apalagi menimbulkan perdebatan dan kontroversi di publik. Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya,” terangnya.
Politisi asal Jawa Timur itu, meminta pemerintah merapatkan barisan dan menertibkan ego sektoral di kementerian/lembaga yang belum mempunyai visi sama dalam penanganan pandemi Covid-19. Pejabat di pusat dan daerah sebaiknya menghentikan wacana dan pernyataan yang bisa menimbulkan spekulasi publik.
“Ada kalanya diam itu emas, daripada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian. Bahkan, berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” ucapnya.
Dalam sepekan ini, muncul wacana pelonggaran untuk aktivitas masyarakat. Bahkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terasa lebih longgar. Ada kerumunan orang di pasar tradisional, pada malam hari, serta bandara.
Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, diskursus pelonggaran (PSBB) idealnya bukan mengedepankan pertimbangan politik. Akan tetapi, harus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan rakyat.
PSBB sendiri memiliki payung hukum yang berlapis, antara lain, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Wilayah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
“Atas dasar itulah segala langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam putusan PSBB tersebut sangat terukur dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. PSBB itu ada jangka waktunya, bisa diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan tingkat pengendalian dan kondisi masyarakat di daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (18/5/2020).
Pengendalian dan penanganan penyebaran Sars Cov-II di daerah itu ada di tangan kepala daerah. Yang jadi masalah dari awal ditemukan kasus positif Corona sering terjadi silang pendapat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata apalagi menimbulkan perdebatan dan kontroversi di publik. Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya,” terangnya.
Politisi asal Jawa Timur itu, meminta pemerintah merapatkan barisan dan menertibkan ego sektoral di kementerian/lembaga yang belum mempunyai visi sama dalam penanganan pandemi Covid-19. Pejabat di pusat dan daerah sebaiknya menghentikan wacana dan pernyataan yang bisa menimbulkan spekulasi publik.
“Ada kalanya diam itu emas, daripada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian. Bahkan, berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” ucapnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda