Demokrat Ingatkan Pemerintah Segera Buat Road Map Penanganan Corona

JAKARTA - Berbagai statemen yang dilontarkan oleh pemerintah terkait penanganan pandemi virus Corona (Covid-19) justru membuat masyarakat semakin bingung. (Baca juga: Update Corona 18 Mei: 18.010 Positif, 4.324 Sembuh, dan 1.191 Meninggal Dunia)

Melihat fakta tersebut, anggota DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan pemerintah untuk tidak asal membuat berbagai kebijakan dan juga pernyataan. Pemerintah harus mempunyai road map yang jelas dalam menangani pandemi ini sehingga jelas, terukur dan terarah. (Baca juga: Jokowi Minta Puskesmas Diperkuat untuk Pantau OTG dan ODP)

“PSBB ada produk kebijakan dan produk hukum Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan dengan pertimbangan yang utuh yang disinergikan dengan seluruh kebijakan penanganan Covid-19, termasuk UU 6/2018, Keppres 11/2020, PP 21/2020 dan Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional,” kata Didik kepada wartawan, Senin (18/5/2020). (Baca juga: Ini Tanggapan Pemerintah Soal “Indonesia Terserah” dan Ramainya Tempat Publik)

Atas dasar itulah tentu segala langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam putusan PSBB tersebut sangat terukur dan akuntabilitasnya bisa dipertanggung jawabkan sepenuhnya. Menurut dia, PSBB itu ada jangka waktunya, bisa diperpanjang dan dihentikan sesuai dengan tingkat pengendalian dan kondisi masyarakat di daerah.



Menurut Didik, pertimbangan daerah yang lebih utama karena pengendaliannya ada di bawah komando kepala daerah yang mengajukan PSBB. Atas dasar itu, secara logika pejabat daerah yang lebih tahu kondisi daerahnya. Diskursus pelonggaran PSBB itu idealnya bukan mengedepankan pertimbangan politik, tapi harusnya lebih kepada pertimbangan kesehatan dan keselamatan rakyat.

“Di saat seperti saat ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik. Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya,” pinta Didik.

Karena itu, Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat ini memohon agar pemerintah merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Lembaga (K/L) yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19 dan menyudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. “Ada kalanya diam itu emas, dari pada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” pesannya.

Didik mengingatkan pemerintah untuk segera menyusun perencaan yang baik, utuh dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini, serta membuat road map tunggal untuk dipedomani bersama. Pastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah. Pastikan juga seluruh organ dan pejabat pemerintah menjalankannya. Apabila dalam perjalannya dibutuhkan keputusan baru, lakukan secara utuh melalui koordinasi bersama dengan mendengarkan segenap lapisan masyarakat secara utuh.

“Buatlah keputusan yang objektif, pasti atau firm, serta terang dan jelas. Karena di saat sulit seperti sekarang ini direction pemerintah dan pemimpin yang akan menentukan. Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap ing sasmito, jangan asal berwacana yang bisa membingungkan. Bisa bayangkan, kalau rakyat bingung, punya pemahaman dan persepsi sendiri-sendiri, serta bergerak sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi? Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan,” tandasnya. kiswondari