Demokrat Ingatkan Darmizal Cs Jangan Memaksakan Diri Membuat KLB Bodong

Herzaky menuturkan, berdasarkan AD/ART, KLB itu hanya bisa dilakukan jika diminta oleh Majelis Tinggi Partai (MTP), atau diminta oleh minimal 2/3 DPD, 1/2 DPC, dan disetujui oleh Ketua MTP. Sedangkan DPD 100% kemarin sudah hadir di Jakarta, dan menolak KLB. "Begitu juga dengan Bapak SBY selaku Ketua MTP sudah menolak KLB. Teman-teman DPC dari berbagai daerah pun banyak yang sudah menyuarakan menolak KLB," ucapnya.

Oleh karena itu, Herzaky mengatakan, jika benar akan ada pertemuan yang mengaku-ngaku KLB, siapa pesertanya? Sebab, jelas-jelas KLB sudah tidak mendapatkan dukungan dari para pemilik suara sah. Sehingga, jangan pula segala cara seakan dihalalkan oleh pelaku GPK-PD yang bekerja sama dengan oknum kekuasaan ini. "Memaksakan KLB yang tidak sesuai dengan aturan (inkonstitusional), dengan peserta yang sekedar kader yang dijadikan perwakilan daerah meskipun bukan pemilik suara sah (ilegal)," tegasnya.

Saat ini, sambung Herzaky, para pelaku GPK-PD pun menggembar-gemborkan kabar bohong, mencatut nama para petinggi DPP yang seakan-akan mendukung GPK-PD, untuk menipu para pemilik suara sah agar bergabung. Dia menegaskan, perilaku yang sangat tidak berintegritas dan mencederai demokrasi Indonesia. "Jangan memaksakan diri membuat KLB bodong. Sudah mantan kader, masih saja mau ikut-ikutan mengurus Partai Demokrat. Lebih baik waktunya dipakai buat bantu rakyat saja yang sedang kesulitan karena pandemi dan bencana," tandasnya. (Rakhmatulloh)