Catatan Setahun Penanganan COVID-19 di Indonesia
Senin, 01 Maret 2021 - 14:09 WIB
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo melihat pemerintah selama setahun belakangan sudah melakukan banyak langkah dan strategi dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Pada Selasa 2 Maret 2021, pandemi COVID-1 9 di Indonesia genap setahun. Pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi akibat COVID-19 . Kendati demikian, tak bisa dipungkiri pemerintah sudah membuat banyak kebijakan agar masalah ini bisa selesai.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo melihat pemerintah selama setahun belakangan sudah melakukan banyak langkah dan strategi dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. "Sudah banyak langkah untuk menghadapi pandemi ini, salah satu yang utama adalah protokol kesehatan. Sejak awal diberlakukan PSBB, protokol kesehatan mutlak dilakukan. Sesuai rekomendasi WHO protokol kesehatan paling efektif untuk mengendalikan COVID-19. Sekaligus secara simultan dalam satu tahun ini seluruh dunia menciptakan vaksin," ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, seperti PSBB dan PPKM, kasus positif masih terus naik. Per Minggu 28 Februari, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 1,3 juta. Menurut Rahmad, tantangannya adalah menerapkan kebiasaan baru, seperti menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian bermasker, bukan perkara mudah.
"Pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak juga yang menganggap COVID-19 konspirasi, COVID-19 tidak ada, COVID-19 tidak berbahaya. Kenyataannya kita disuguhi dalam satu tahun terakhir banyak yang terkena, kemudian banyak yang berguguran," jelas Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dia menuturkan pemerintah telah mengevaluasi penerapan PSBB yang diakui memiliki beberapa kelemahan. Kemudian, kebijakan itu disempurnakan dengan PPKM dan PPKM skala mikro. Melalui PPKM, keterlibatan masyarakat dalam mengatasi penyebaran COVID-199 diharapkan lebih besar. Kebijakan lain, pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi COVID-19.
Menurut Rahmad, vaksinasi salah satu kunci keberhasilan dalam pengendalian COVID-19. "Kalau pelaksanaan vaksin sukses, saya percaya 17 Agustus kita bisa mengendalikan COVID-19," katanya.
Setelah berhasil mengendalikan COVID-19, kata dia, pekerjaan krusial selanjutnya adalah pemulihan ekonomi. Dia berharap masyarakat dan dunia usaha bisa menjaga optimisme bahwa ke depan ekonomi bisa pulih.
"Saya percaya kita akan segera recovery ekonomi. Memang butuh waktu, tapi optimisme jadi kata kunci yang harus kita garis bawahi. Ekonomi bisa pulih setelah kita benar-benar mengendalikan COVID-19," papar Rahmad.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial dan bantuan pangan nontunai yang nilainya lebih dari Rp203,9 triliun untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain itu, ada juga program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp20 triliun. Bantuan subsidi listrik 100% bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt.
Pemerintah juga memberikan subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha. Perbankan diminta untuk meminjamkan dana mural tersebut kepada dunia usaha.
Di bidang kesehatan, salah satu upaya pemerintah adalah mendatangkan vaksin dari beberapa negara. Selain mekanisme kerja sama bilateral, dalam mencari sumber-sumber vaksin, pemerintah menggandeng organisasi atau aliansi internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).
Sampai pekan lalu, Kementerian Kesehatan mencatat 1.363.138 orang Indonesia sudah divaksin COVID-19. Mulai Maret ini, target orang yang divaksin sebanyak 500 ribu per hari. Sehingga Juli 2021, total yang divaksin sudah 70 juta orang.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo melihat pemerintah selama setahun belakangan sudah melakukan banyak langkah dan strategi dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. "Sudah banyak langkah untuk menghadapi pandemi ini, salah satu yang utama adalah protokol kesehatan. Sejak awal diberlakukan PSBB, protokol kesehatan mutlak dilakukan. Sesuai rekomendasi WHO protokol kesehatan paling efektif untuk mengendalikan COVID-19. Sekaligus secara simultan dalam satu tahun ini seluruh dunia menciptakan vaksin," ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (1/3/2021).
Walaupun pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengendalikan mobilitas masyarakat, seperti PSBB dan PPKM, kasus positif masih terus naik. Per Minggu 28 Februari, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah lebih dari 1,3 juta. Menurut Rahmad, tantangannya adalah menerapkan kebiasaan baru, seperti menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian bermasker, bukan perkara mudah.
"Pelaksanaan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Banyak juga yang menganggap COVID-19 konspirasi, COVID-19 tidak ada, COVID-19 tidak berbahaya. Kenyataannya kita disuguhi dalam satu tahun terakhir banyak yang terkena, kemudian banyak yang berguguran," jelas Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Dia menuturkan pemerintah telah mengevaluasi penerapan PSBB yang diakui memiliki beberapa kelemahan. Kemudian, kebijakan itu disempurnakan dengan PPKM dan PPKM skala mikro. Melalui PPKM, keterlibatan masyarakat dalam mengatasi penyebaran COVID-199 diharapkan lebih besar. Kebijakan lain, pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi COVID-19.
Menurut Rahmad, vaksinasi salah satu kunci keberhasilan dalam pengendalian COVID-19. "Kalau pelaksanaan vaksin sukses, saya percaya 17 Agustus kita bisa mengendalikan COVID-19," katanya.
Setelah berhasil mengendalikan COVID-19, kata dia, pekerjaan krusial selanjutnya adalah pemulihan ekonomi. Dia berharap masyarakat dan dunia usaha bisa menjaga optimisme bahwa ke depan ekonomi bisa pulih.
"Saya percaya kita akan segera recovery ekonomi. Memang butuh waktu, tapi optimisme jadi kata kunci yang harus kita garis bawahi. Ekonomi bisa pulih setelah kita benar-benar mengendalikan COVID-19," papar Rahmad.
Pemerintah menyalurkan bantuan sosial dan bantuan pangan nontunai yang nilainya lebih dari Rp203,9 triliun untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19. Selain itu, ada juga program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp20 triliun. Bantuan subsidi listrik 100% bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt.
Pemerintah juga memberikan subsidi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha. Perbankan diminta untuk meminjamkan dana mural tersebut kepada dunia usaha.
Di bidang kesehatan, salah satu upaya pemerintah adalah mendatangkan vaksin dari beberapa negara. Selain mekanisme kerja sama bilateral, dalam mencari sumber-sumber vaksin, pemerintah menggandeng organisasi atau aliansi internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI).
Sampai pekan lalu, Kementerian Kesehatan mencatat 1.363.138 orang Indonesia sudah divaksin COVID-19. Mulai Maret ini, target orang yang divaksin sebanyak 500 ribu per hari. Sehingga Juli 2021, total yang divaksin sudah 70 juta orang.
(kri)
tulis komentar anda