Analis Politik: KLB Berpotensi Turunkan Elektabilitas Partai Demokrat
Sabtu, 27 Februari 2021 - 05:54 WIB
Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, bila sampai Partai Demokrat (PD) terjadi KLB, partai tersebut berpotensi menurunkan elektabilitas. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan, bila sampai Partai Demokrat (PD) terjadi KLB, partai tersebut berpotensi menurunkan elektabilitas dan solidaritasnya.
Menurutnya, partai yang di-KLB-kan oleh para kadernya bisa menimbulkan konsekuensi logis bagi partai tersebut lantaran bakal mengganggu hasil partai ke depannya. Bahkan, partai tersebut bisa terpecah belah dan merusak solidaritas partainya.
"Sebabnya, tak ada kepemimpinan yang komando akhirnya ribut hingga bertahun-tahun, ribut ke pengadilan, dan ribut soal SK Menkumham. Kalau sudah begitu, kapan partai membangun mesin atau solidaritas dan menargetkan kemenangan. Hampir semua yang saya pelajari partai yang KLB, yang pernah dualisme itu merobohkan elektabilitas partai itu sendiri," tuturnya.
Dia menerangkan, persoalan KLB itu sejatinya harus dilakukan berdasarkan hasil survei dan evaluasi, sejauh mana tren dan elektabilitasnya di mata masyarakat. Bila partai itu tren dan elektabilitasnya bagus, untuk apa pula KLB dilakukan pada suatu partai.
"KLB itu ada target yang tak bisa dicapai, partai elektabilitasnya turun, ada indikator utama tak tercapai, partai tak lolos ke lembaga parlemen, nah itu kan basisnya riset survei, nah itu menjadi bahan pintu masuk evaluasi, apakah pantas KLB atau tidak karena dianggap gagal," katanya.
Menurutnya, partai yang di-KLB-kan oleh para kadernya bisa menimbulkan konsekuensi logis bagi partai tersebut lantaran bakal mengganggu hasil partai ke depannya. Bahkan, partai tersebut bisa terpecah belah dan merusak solidaritas partainya.
"Sebabnya, tak ada kepemimpinan yang komando akhirnya ribut hingga bertahun-tahun, ribut ke pengadilan, dan ribut soal SK Menkumham. Kalau sudah begitu, kapan partai membangun mesin atau solidaritas dan menargetkan kemenangan. Hampir semua yang saya pelajari partai yang KLB, yang pernah dualisme itu merobohkan elektabilitas partai itu sendiri," tuturnya.
Dia menerangkan, persoalan KLB itu sejatinya harus dilakukan berdasarkan hasil survei dan evaluasi, sejauh mana tren dan elektabilitasnya di mata masyarakat. Bila partai itu tren dan elektabilitasnya bagus, untuk apa pula KLB dilakukan pada suatu partai.
"KLB itu ada target yang tak bisa dicapai, partai elektabilitasnya turun, ada indikator utama tak tercapai, partai tak lolos ke lembaga parlemen, nah itu kan basisnya riset survei, nah itu menjadi bahan pintu masuk evaluasi, apakah pantas KLB atau tidak karena dianggap gagal," katanya.
(cip)
tulis komentar anda