Faktor Parpol, Jadi Jalan Terjal Anies, Ridwan Kamil dan Ganjar Menuju 2024
Sabtu, 13 Februari 2021 - 19:19 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Ganjar Pranowo dan Gubernur Ridwan Kamil (RK) diyakini tidak mudah untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) diyakini tidak mudah untuk bisa mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Kendala yang dihadapi mereka pun beragam.
(Baca juga: Langkah Kongkret Anies Atasi Banjir, Pantau Curah Hujan hingga Keruk Waduk)
"Tentu sangat sulit bagi Ganjar, Ridwan Kamil, Anies Baswedan untuk kemudian memiliki panggung sampai dengan tahun 2024," ujar Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (13/2/2021).
Sebab, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada tahun 2022. Sedangkan masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan berakhir pada tahun 2023.
(Baca juga: Anies Baswedan Diprediksi Pilih Nyapres 2024 Ketimbang Ikut Pilgub Lagi)
Adapun Ganjar Pranowo merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil tidak memiliki partai politik (parpol).
"Ya menurut saya, ada partai ataupun tidak ada partai, sangat signifikan menentukan ketika pencalonan. Jadi kan salah satu syarat legal untuk mencalonkan ini menjadi presiden adalah didukung oleh partai yang punya Presidential Threshold," katanya.
Sementara itu, Undang-undang Pemilu belum berubah hingga saat ini. Sehingga, ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold masih tetap sebesar 20 persen suara nasional atau disetarakan dengan 25 persen perolehan kursi parlemen. "Jadi, ya mau enggak mau mereka harus punya cantolan ke partai," ungkapnya.
Namun, diakuinya masih ada partai politik yang modern atau rasional. "Dalam artian mereka tidak peduli itu orang dalam partai sendiri atau orang luar partai selama prospeknya menjanjikan dan meyakinkan kenapa tidak kita angkat menjadi atau kita calonkan menjadi presiden," ujarnya.
Menurut dia, kecenderungan sejumlah partai politik (Parpol) untuk semakin oportunis atau pragmatis dalam kalkulasi Pilpres 2024 akan membuka peluang bagi mereka yang tidak memiliki Parpol seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. "Sedangkan untuk Ganjar, ya Ganjar sendiri harus bertarung di dalam walaupun punya partai," tuturnya.
Pasalnya, ada nama kader PDIP lainnya seperti Puan Maharani yang merupakan Puteri Megawati Soekarnoputri dan Tri Rismaharini atau Risma, Menteri Sosial saat ini yang juga masuk bursa Pilpres 2024 berdasarkan survei sejumlah lembaga riset politik belakangan ini.
"Ya enggak mungkin kan Mba Puan diam aja kalau Ganjar maju, enggak mungkin kalau Risma diam aja kalau Ganjar maju dan mungkin Jokowi sudah mempersiapkan putra mahkota juga yang mungkin akan maju lewat PDIP. Jadi itu bukan jaminan bahwa Ganjar akan aman dibanding Anies dan RK dalam 2024 walaupun dia sudah punya partai," pungkasnya.
(Baca juga: Langkah Kongkret Anies Atasi Banjir, Pantau Curah Hujan hingga Keruk Waduk)
"Tentu sangat sulit bagi Ganjar, Ridwan Kamil, Anies Baswedan untuk kemudian memiliki panggung sampai dengan tahun 2024," ujar Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo kepada SINDOnews, Sabtu (13/2/2021).
Sebab, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada tahun 2022. Sedangkan masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan berakhir pada tahun 2023.
(Baca juga: Anies Baswedan Diprediksi Pilih Nyapres 2024 Ketimbang Ikut Pilgub Lagi)
Adapun Ganjar Pranowo merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sedangkan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil tidak memiliki partai politik (parpol).
"Ya menurut saya, ada partai ataupun tidak ada partai, sangat signifikan menentukan ketika pencalonan. Jadi kan salah satu syarat legal untuk mencalonkan ini menjadi presiden adalah didukung oleh partai yang punya Presidential Threshold," katanya.
Sementara itu, Undang-undang Pemilu belum berubah hingga saat ini. Sehingga, ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold masih tetap sebesar 20 persen suara nasional atau disetarakan dengan 25 persen perolehan kursi parlemen. "Jadi, ya mau enggak mau mereka harus punya cantolan ke partai," ungkapnya.
Namun, diakuinya masih ada partai politik yang modern atau rasional. "Dalam artian mereka tidak peduli itu orang dalam partai sendiri atau orang luar partai selama prospeknya menjanjikan dan meyakinkan kenapa tidak kita angkat menjadi atau kita calonkan menjadi presiden," ujarnya.
Menurut dia, kecenderungan sejumlah partai politik (Parpol) untuk semakin oportunis atau pragmatis dalam kalkulasi Pilpres 2024 akan membuka peluang bagi mereka yang tidak memiliki Parpol seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. "Sedangkan untuk Ganjar, ya Ganjar sendiri harus bertarung di dalam walaupun punya partai," tuturnya.
Pasalnya, ada nama kader PDIP lainnya seperti Puan Maharani yang merupakan Puteri Megawati Soekarnoputri dan Tri Rismaharini atau Risma, Menteri Sosial saat ini yang juga masuk bursa Pilpres 2024 berdasarkan survei sejumlah lembaga riset politik belakangan ini.
"Ya enggak mungkin kan Mba Puan diam aja kalau Ganjar maju, enggak mungkin kalau Risma diam aja kalau Ganjar maju dan mungkin Jokowi sudah mempersiapkan putra mahkota juga yang mungkin akan maju lewat PDIP. Jadi itu bukan jaminan bahwa Ganjar akan aman dibanding Anies dan RK dalam 2024 walaupun dia sudah punya partai," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
tulis komentar anda