Demokrat Pertanyakan Inkonsistensi Sikap Parpol Tolak RUU Pemilu
Kamis, 11 Februari 2021 - 10:15 WIB
Presiden Jokowi bersama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Partai politik (parpol) koalisi pemerintah mendadak balik badan terhadap usulan Rancangan Undang-Undang ( RUU) Pemilu tentang revisi UU Pemilu 7/2017 dan UU Pilkada 10/2016. Padahal, 9 fraksi di DPR awalnya kompak mengusulkan RUU tersebut.
Terlebih, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan enggan membahas RUU Pemilu. Sejumlah parpol koalisi pemerintah pun tak menampik penolakannya atas arahan Jokowi.
Terkait hal ini, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Irwan pun mempertanyakan inkonsistensi pemerintah dan juga parpol di DPR.
Baca juga: RUU Pemilu Berimbas ke Peluang 'Bang Jago' Ganjar, Anies dan Ridwan di 2024
"Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen. Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024," kata Irwan saat dihubungi, Kamis (11/2/2021).
Menurutnya, sikap tersebut semakin memperkuat kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata, bahkan tudingan itu menjadi sangat susah untuk dibantah. Apalagi, sambung dia, revisi UU Pemilu ini sejatinya kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan juga Prolegnas Prioritas 2021 yang sudah disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata legislator asal Kalimatan Timur itu.
Baca juga: Ditanya Kepastian, DPR Gantung Kelanjutan RUU Pemilu
Irwan pun mempertanyakan, apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke 2024 dan apakah ada kaitannya dengan pencalonan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming di Pilkada DKI?.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," katanya.
Terlebih, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan enggan membahas RUU Pemilu. Sejumlah parpol koalisi pemerintah pun tak menampik penolakannya atas arahan Jokowi.
Terkait hal ini, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Irwan pun mempertanyakan inkonsistensi pemerintah dan juga parpol di DPR.
Baca juga: RUU Pemilu Berimbas ke Peluang 'Bang Jago' Ganjar, Anies dan Ridwan di 2024
"Ini tentu akan menjadi banyak pertanyaan masyarakat karena inkonsistensi pemerintah dan parlemen. Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024," kata Irwan saat dihubungi, Kamis (11/2/2021).
Menurutnya, sikap tersebut semakin memperkuat kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata, bahkan tudingan itu menjadi sangat susah untuk dibantah. Apalagi, sambung dia, revisi UU Pemilu ini sejatinya kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan juga Prolegnas Prioritas 2021 yang sudah disepakati di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata legislator asal Kalimatan Timur itu.
Baca juga: Ditanya Kepastian, DPR Gantung Kelanjutan RUU Pemilu
Irwan pun mempertanyakan, apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke 2024 dan apakah ada kaitannya dengan pencalonan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming di Pilkada DKI?.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," katanya.
(abd)
tulis komentar anda