Pendapat Kwiek Kian Gie Era Orba Lebih Baik dalam Hal Kritik Dinilai Berlebihan
Selasa, 09 Februari 2021 - 09:59 WIB
Hanya saja, pendapat Kwiek yang menilai pemerintahan Soeharto seolah lebih baik dalam hal kritik menurutnya kurang pas. Pengakuan Menko Perekonomian di era Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur) bahwa selama dia melakukan kritik terhadap pemerintah Soeharto, tak pernah sekalipun menemui masalah memang agak kebablasan dan hiperbola, tidak didasarkan pada penilaian yang realistis dan holistik.
Menurutnya, pengakuan Kwik di zaman Soeharto dia diberi kelonggaran menulis kolom dengan kritik-kritik tajam tanpa menemui masalah, dianggapnya bukan contoh yang pas untuk membuat perbandingan dengan kondisi sekarang.
Baca juga: Kwik Kian Gie Ketakutan, Pemerintah Diminta Tertibkan Buzzer
"Saat ini pun, siapa pun bebas membuat opini di kolom media mana pun, bahkan membuat blog sendiri, ditulis sendiri, diedit sendiri. Lebih gila lagi, siapa pun warga negara bebas menyampaikan pendapat di medsos dan di ruang publik, tak peduli pendapatnya ilmiah atau tidak, benar atau salah," tutur mantan aktivis 98 yang juga aktivis GMNI ini.
Lebih lanjut Karyono menyatakan, pelbagai narasi kebencian berhamburan di ruang publik terbuka dan menyerang orang dengan kata-kata kasar dan kotor tanpa mempertimbangkan etika komunikasi. Lebih parah lagi, tidak mempedulikan aspek hukum, hingga membuat penegak hukum kewalahan menindak para pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pengakuan Kwik di zaman Soeharto dia diberi kelonggaran menulis kolom dengan kritik-kritik tajam tanpa menemui masalah, dianggapnya bukan contoh yang pas untuk membuat perbandingan dengan kondisi sekarang.
Baca juga: Kwik Kian Gie Ketakutan, Pemerintah Diminta Tertibkan Buzzer
"Saat ini pun, siapa pun bebas membuat opini di kolom media mana pun, bahkan membuat blog sendiri, ditulis sendiri, diedit sendiri. Lebih gila lagi, siapa pun warga negara bebas menyampaikan pendapat di medsos dan di ruang publik, tak peduli pendapatnya ilmiah atau tidak, benar atau salah," tutur mantan aktivis 98 yang juga aktivis GMNI ini.
Lebih lanjut Karyono menyatakan, pelbagai narasi kebencian berhamburan di ruang publik terbuka dan menyerang orang dengan kata-kata kasar dan kotor tanpa mempertimbangkan etika komunikasi. Lebih parah lagi, tidak mempedulikan aspek hukum, hingga membuat penegak hukum kewalahan menindak para pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Lihat Juga :