Demokrat Ungkap Influencer dan Buzzer Istana Terlibat Isu Kudeta AHY, Ada Apa?
Senin, 08 Februari 2021 - 04:39 WIB
“Yang pro lebih manusiawi, yang kontra ada indikasi digunakan akun-akun buzzer atau akun-akun ternakan,” terangnya.
Berdasarkan analisa, kata Tomi, Balitbang Demokrat menyimpulkan bahwa dalam 7 hari pemantauan, Demokrat maupun AHY menjadi media darling dibandingkan parpol ataupun tokoh lain, dalam hal ini Moeldoko. Kubu pro Demokrat juga lebih produktif, narasinya terkait isu soliditas partai, institusi partai dan tokoh partai. Baca juga: Filosofi Kopi Moeldoko dan Isu Kudeta Partai Demokrat
Sementara kubu kontra, slanjut dia, alih-alih menjawab substansi, mereka malah menjawabnya dengan doxing, hoaks dan disinformasi sebagai kontra naratif. Dan analisa konten pada akun-akun di kubu kontra Demokrat, memperlihatkan rekam jejak dukungan pada Presiden Jokowi dan juga dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Upaya pengambilalihan paksa ini melejitkan popularitas dan favorabilitas Partai Demokrat maupun Ketum AHY, bahkan dibanding partai dan tokoh yang lain,” ungkapnya.
Dengan demikian, Tomi menyimpulkan bahwa klaim Moeldoko bahwa pengambilalihan paksa Demokrat ini urusan pribadi bukan sebagai KSP dengan sendirinya terbantahkan dengan hadirnya akun-akun pemerintah dengan konten yang masif melakukan kontra narasi.
Berdasarkan analisa, kata Tomi, Balitbang Demokrat menyimpulkan bahwa dalam 7 hari pemantauan, Demokrat maupun AHY menjadi media darling dibandingkan parpol ataupun tokoh lain, dalam hal ini Moeldoko. Kubu pro Demokrat juga lebih produktif, narasinya terkait isu soliditas partai, institusi partai dan tokoh partai. Baca juga: Filosofi Kopi Moeldoko dan Isu Kudeta Partai Demokrat
Sementara kubu kontra, slanjut dia, alih-alih menjawab substansi, mereka malah menjawabnya dengan doxing, hoaks dan disinformasi sebagai kontra naratif. Dan analisa konten pada akun-akun di kubu kontra Demokrat, memperlihatkan rekam jejak dukungan pada Presiden Jokowi dan juga dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Upaya pengambilalihan paksa ini melejitkan popularitas dan favorabilitas Partai Demokrat maupun Ketum AHY, bahkan dibanding partai dan tokoh yang lain,” ungkapnya.
Dengan demikian, Tomi menyimpulkan bahwa klaim Moeldoko bahwa pengambilalihan paksa Demokrat ini urusan pribadi bukan sebagai KSP dengan sendirinya terbantahkan dengan hadirnya akun-akun pemerintah dengan konten yang masif melakukan kontra narasi.
Lihat Juga :