Jokowi Enggan Jawab Surat AHY, Demokrat: Mudah-mudahan Nggak Benar Ada Restu
Kamis, 04 Februari 2021 - 20:22 WIB
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng berharap klaim Moeldoko telah memperoleh restu Jokowi sebagai capres 2024 dengan menguasai Partai Demokrat tidak benar. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Kubu istana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membalas surat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) terkait klaim Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk "menguasai" Partai Demokrat atas restunya.
Baca juga : KSP Bukan Jabatan Strategis, Moeldoko Dinilai Butuh Panggung Menuju 2024
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng pun menanggapi santai. Baginya, klarifikasiJokowi itu pada dasarnya untuk kepentingannya sendiri.
“Ini kan pada kepentingan Pak Jokowi sendiri untuk menjawab, karena mengetahui bagaimana urusan Pak Moeldoko ini. Tapi kalau presiden merasa tidak perlu menjawab, ya tidak apa-apa,” kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
(Baca:Isu Kudeta Dimunculkan, DPD-DPC Demokrat Berlomba Tunjukkan Loyalitas ke AHY)
Tapi, Andi menegaskan bahwa masalah ini jelas bukan urusan internal partai semata, diakuinya ada masalah internal partai yang akan diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan internal partai sesuai AD/ART Partai Demokrat. Tapi ada urusan elemen kekuasaan yang merupakan anak buah presiden.
Baca juga : KSP Bukan Jabatan Strategis, Moeldoko Dinilai Butuh Panggung Menuju 2024
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng pun menanggapi santai. Baginya, klarifikasiJokowi itu pada dasarnya untuk kepentingannya sendiri.
“Ini kan pada kepentingan Pak Jokowi sendiri untuk menjawab, karena mengetahui bagaimana urusan Pak Moeldoko ini. Tapi kalau presiden merasa tidak perlu menjawab, ya tidak apa-apa,” kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
(Baca:Isu Kudeta Dimunculkan, DPD-DPC Demokrat Berlomba Tunjukkan Loyalitas ke AHY)
Tapi, Andi menegaskan bahwa masalah ini jelas bukan urusan internal partai semata, diakuinya ada masalah internal partai yang akan diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan internal partai sesuai AD/ART Partai Demokrat. Tapi ada urusan elemen kekuasaan yang merupakan anak buah presiden.
Lihat Juga :