Realisasi Investasi Dipatok Rp900 Triliun
Jum'at, 05 Februari 2021 - 06:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan realisasi investasi tahun ini sebesar Rp900 triliun. (Ilustrasi: SINDOnews/Wawan Bastian)
PENCAPAIAN realisasi investasi sepanjang tahun lalu yang melampaui target dipertanyakan wakil rakyat di Senayan. Pada rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dipaparkan realisasi investasi yang menembus Rp826,3 triliun dari target Rp817,2 triliun atau persentase realisasi mencapai sekitar 101,1 triliun pada tahun lalu dan tumbuh sekitar 2,1% secara tahunan.
Pada raker tersebut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa target realisasi investasi 2020 semula Rp886 triliun, tetapi di luar dugaan pandemi korona (Covid-19) melanda sehingga target tersebut direvisi menjadi Rp817,2 triliun.
Namun angka realisasi investasi yang dipaparkan mantan Ketua Umum HIPMI itu justru disambut dingin. Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid justru meragukan data yang disajikan pihak BKPM. Anggota Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan data BKPM berbeda dengan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lebih jauh Nusron mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2020 masih pada kisaran minus 0,9% hingga minus 2,9% pada awal Januari lalu. Salah satu penyebabnya karena investasi swasta masih kontraksi pada kisaran minus 4,3% sampai minus 4% pada akhir tahun lalu. Mengapa angka investasi dari pemerintah ada dua versi? Nusron mengaku lebih percaya data yang diterbitkan Kemenkeu.
Bola panas yang dilemparkan anggota Komisi VI itu tak membuat suasana rapat kerja langsung memanas. Bahlil kemudian meluruskan bahwa angka yang dibeberkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati adalah realisasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di triwulan keempat 2020. PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki usia pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi. Adapun komponen pembentukan PMTB gabungan investasi dari empat poin, yakni sektor keuangan, hulu migas, pemerintah, dan investasi langsung secara khusus serta penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sementara itu BKPM khusus mencatat investasi langsung dari PMA dan PMDN.
Meski sudah dijelaskan perbedaan angka realisasi investasi antara Kemenkeu dan BKPM, Nusron justru malah mempertanyakan mengapa ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh minus 1,7% hingga 2,2% sepanjang 2020 jika realisasi investasi justru mencatatkan pertumbuhan sekitar 2,1%?
Apa yang ditanyakan Nusron sangat wajar. Sebab ada dua hal yang kontras, di satu sisi pertumbuhan ekonomi diprediksi minus, tetapi di sisi lain justru realisasi investasi mencatatkan pertumbuhan. Permasalahannya pun akhirnya menjadi jelas setelah pihak BKPM membeberkan realisasi investasi sepanjang tahun lalu, termasuk realisasi investasi yang telah mangkrak bertahun-tahun yang angkanya mencapai Rp474,9 triliun. Jadi data sajian BKPM adalah data realisasi investasi berdasarkan penanaman modal yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah dilaksanakan pengadaan investasinya.
Terlepas dari perdebatan angka realisasi investasi 2020 dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan BKPM, yang menarik dicermati adalah realisasi investasi di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp417,5 triliun. Sementara itu realisasi investasi di Pulau Jawa tercatat Rp408,8 triliun. Artinya dominasi realisasi investasi di Pulau Jawa selama ini mulai tergeser meski angkanya masih tipis. Secara persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa sekitar 50,5% dan di Pulau Jawa sebesar 49,5%. Bandingkan dengan 2019 dengan komposisi realisasi investasi tercatat di Pulau Jawa sebesar Rp 434,6 triliun dan di luar Pulau Jawa Rp375 triliun.
Adapun sumber investasi asing sepanjang tahun lalu mencatatkan Singapura dengan nilai paling tinggi, mencapai USD9,8 miliar, lalu China USD4,8 miliar, disusul Hong Kong USD3,5 miliar, Jepang USD2,6 miliar, dan Korea Selatan USD1,8 miliar.
Singapura menduduki urutan pertama penanaman modal di Indonesia, itu hal yang wajar mengingat negara tetangga ini menjadi portal bagi negara lain untuk berinvestasi di Indonesia.
Bagaimana target realisasi investasi pada tahun ini? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyebut angka, yaitu harus tembus Rp900 triliun. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui target yang dipatok Presiden Jokowi bukan hal yang mudah dicapai di tengah pandemi korona.
Pada raker tersebut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa target realisasi investasi 2020 semula Rp886 triliun, tetapi di luar dugaan pandemi korona (Covid-19) melanda sehingga target tersebut direvisi menjadi Rp817,2 triliun.
Namun angka realisasi investasi yang dipaparkan mantan Ketua Umum HIPMI itu justru disambut dingin. Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid justru meragukan data yang disajikan pihak BKPM. Anggota Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan data BKPM berbeda dengan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Lebih jauh Nusron mengutip pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang memprediksi pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2020 masih pada kisaran minus 0,9% hingga minus 2,9% pada awal Januari lalu. Salah satu penyebabnya karena investasi swasta masih kontraksi pada kisaran minus 4,3% sampai minus 4% pada akhir tahun lalu. Mengapa angka investasi dari pemerintah ada dua versi? Nusron mengaku lebih percaya data yang diterbitkan Kemenkeu.
Bola panas yang dilemparkan anggota Komisi VI itu tak membuat suasana rapat kerja langsung memanas. Bahlil kemudian meluruskan bahwa angka yang dibeberkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati adalah realisasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di triwulan keempat 2020. PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang memiliki usia pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan barang konsumsi. Adapun komponen pembentukan PMTB gabungan investasi dari empat poin, yakni sektor keuangan, hulu migas, pemerintah, dan investasi langsung secara khusus serta penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sementara itu BKPM khusus mencatat investasi langsung dari PMA dan PMDN.
Meski sudah dijelaskan perbedaan angka realisasi investasi antara Kemenkeu dan BKPM, Nusron justru malah mempertanyakan mengapa ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh minus 1,7% hingga 2,2% sepanjang 2020 jika realisasi investasi justru mencatatkan pertumbuhan sekitar 2,1%?
Apa yang ditanyakan Nusron sangat wajar. Sebab ada dua hal yang kontras, di satu sisi pertumbuhan ekonomi diprediksi minus, tetapi di sisi lain justru realisasi investasi mencatatkan pertumbuhan. Permasalahannya pun akhirnya menjadi jelas setelah pihak BKPM membeberkan realisasi investasi sepanjang tahun lalu, termasuk realisasi investasi yang telah mangkrak bertahun-tahun yang angkanya mencapai Rp474,9 triliun. Jadi data sajian BKPM adalah data realisasi investasi berdasarkan penanaman modal yang sudah masuk ke Indonesia dan sudah dilaksanakan pengadaan investasinya.
Terlepas dari perdebatan angka realisasi investasi 2020 dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan BKPM, yang menarik dicermati adalah realisasi investasi di luar Pulau Jawa yang mencapai Rp417,5 triliun. Sementara itu realisasi investasi di Pulau Jawa tercatat Rp408,8 triliun. Artinya dominasi realisasi investasi di Pulau Jawa selama ini mulai tergeser meski angkanya masih tipis. Secara persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa sekitar 50,5% dan di Pulau Jawa sebesar 49,5%. Bandingkan dengan 2019 dengan komposisi realisasi investasi tercatat di Pulau Jawa sebesar Rp 434,6 triliun dan di luar Pulau Jawa Rp375 triliun.
Adapun sumber investasi asing sepanjang tahun lalu mencatatkan Singapura dengan nilai paling tinggi, mencapai USD9,8 miliar, lalu China USD4,8 miliar, disusul Hong Kong USD3,5 miliar, Jepang USD2,6 miliar, dan Korea Selatan USD1,8 miliar.
Singapura menduduki urutan pertama penanaman modal di Indonesia, itu hal yang wajar mengingat negara tetangga ini menjadi portal bagi negara lain untuk berinvestasi di Indonesia.
Bagaimana target realisasi investasi pada tahun ini? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyebut angka, yaitu harus tembus Rp900 triliun. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui target yang dipatok Presiden Jokowi bukan hal yang mudah dicapai di tengah pandemi korona.
(bmm)
tulis komentar anda