Jaga Kedaulatan, DPR Minta Menkominfo Jangan Mau Ditakut-takuti OTT Asing
Selasa, 02 Februari 2021 - 14:08 WIB
Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty, meminta Menkominfo mempertahankan kewajiban OTT asing untuk bekerja sama dengan telekomunikasi Indonesia. Foto/SINDOnews
JAKARTA - DPR meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk tetap mempertahankan pengaturan kewajiban Over the Top (OTT) asing untuk bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.
“Saya mendorong Menkominfo untuk berani tetap pada pendiriannya bahwa OTT global itu wajib bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Jangan mau ditakut-takuti OTT asing dengan berbagai alasan, ini adalah kedaulatan kita untuk mengaturnya,” kata anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty, Selasa (2/2/2021). Baca juga: Hingga 30 Januari 2021, Kominfo Saring 1.396 Hoax COVID-19 di Media Sosial
Kedaulatan itu, kata Evita, mencakup kedaulatan informasi dan keamanan data pribadi, kedaulatan dalam menjaga pertahanan negara, hingga kedaulatan ekonomi nasional melalui keberpihakan kepada OTT lokal dan operator nasional. Ketika OTT asing mengembangkan jaringan sendiri maka kendali ada di tangan OTT termasuk big data. “Ketidaktegasan dalam urusan ini dengan membiarkan OTT asing bermain sendiri akan memunculkan kerawanan di berbagai bidang. Saya sangat concern dengan informsi dan keamanan data pribadi, serta kuatir merebaknya konten tidak bertanggung jawab dan segala bentuk kriminal lainnya yang bisa membahayakan bangsa ini. Ingat bahwa siapa yang menguasai informasi adalah pemenang di era digital ini. Itu sebabnya harus dikontrol, jangan kebablasan,” ujar mantan anggota Komisi I DPR ini. Baca juga: Menkominfo RI dan Singapura Bertemu Bahas Kerjasama Bidang TI
Menurut Evita, para pemain OTT global itu biasa memainkan isu pembatasan inovasi, menghalangi investasi dan lainnya untuk melepaskan diri dari berbagai kewajiban mereka di negara lain. Karena itu Evita ingin aturan yang dibuat itu tegas dan tidak bersifat karet. “Jangan ada opsi lain selain opsi ’wajib’ bekerja sama bukan ’dapat’ bekerja sama yang sifatnya karet. Mereka menikmati benefit dari kita dan wajar kalau kemudian Indonesia mendapat benefit yang lebih dari OTT global, ada equal playing field dalam hal kontribusi ke pendapatan kas negara dalam bentuk pajak, retribusi, dan lainnya. Masak usaha kecil kita saja bayar retribusi bayar pajak, masak mereka nggak?” sambung politisi PDI Perjuangan ini.
“Saya mendorong Menkominfo untuk berani tetap pada pendiriannya bahwa OTT global itu wajib bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Jangan mau ditakut-takuti OTT asing dengan berbagai alasan, ini adalah kedaulatan kita untuk mengaturnya,” kata anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty, Selasa (2/2/2021). Baca juga: Hingga 30 Januari 2021, Kominfo Saring 1.396 Hoax COVID-19 di Media Sosial
Kedaulatan itu, kata Evita, mencakup kedaulatan informasi dan keamanan data pribadi, kedaulatan dalam menjaga pertahanan negara, hingga kedaulatan ekonomi nasional melalui keberpihakan kepada OTT lokal dan operator nasional. Ketika OTT asing mengembangkan jaringan sendiri maka kendali ada di tangan OTT termasuk big data. “Ketidaktegasan dalam urusan ini dengan membiarkan OTT asing bermain sendiri akan memunculkan kerawanan di berbagai bidang. Saya sangat concern dengan informsi dan keamanan data pribadi, serta kuatir merebaknya konten tidak bertanggung jawab dan segala bentuk kriminal lainnya yang bisa membahayakan bangsa ini. Ingat bahwa siapa yang menguasai informasi adalah pemenang di era digital ini. Itu sebabnya harus dikontrol, jangan kebablasan,” ujar mantan anggota Komisi I DPR ini. Baca juga: Menkominfo RI dan Singapura Bertemu Bahas Kerjasama Bidang TI
Menurut Evita, para pemain OTT global itu biasa memainkan isu pembatasan inovasi, menghalangi investasi dan lainnya untuk melepaskan diri dari berbagai kewajiban mereka di negara lain. Karena itu Evita ingin aturan yang dibuat itu tegas dan tidak bersifat karet. “Jangan ada opsi lain selain opsi ’wajib’ bekerja sama bukan ’dapat’ bekerja sama yang sifatnya karet. Mereka menikmati benefit dari kita dan wajar kalau kemudian Indonesia mendapat benefit yang lebih dari OTT global, ada equal playing field dalam hal kontribusi ke pendapatan kas negara dalam bentuk pajak, retribusi, dan lainnya. Masak usaha kecil kita saja bayar retribusi bayar pajak, masak mereka nggak?” sambung politisi PDI Perjuangan ini.
Lihat Juga :