5 Orang yang Ingin Kudeta Demokrat, AHY: Ada yang Sudah Dipecat hingga Dihukum Kasus Korupsi
Senin, 01 Februari 2021 - 15:02 WIB
AHY menegaskan, dengan adanya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, pihaknya tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Karena, dia yakin bahwa tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun. “Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika,” ujarnya.
Baca juga : Nasib Suu Kyi: Bintang Demokrasi, Tutup Mata Genosida Rohingya, Dikudeta Militer
Kemudian, sambung lulusan Harvard University itu, Demokrat akan bersikap tegas. Namun, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.Baca juga : Inikah Agenda Pemerintah di Balik Sikap Menolak Revisi UU Pemilu?
Selain itu, putra sulung Presiden RI ke-6 itu menambahkan, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai di DPP Partai Demokrat juga tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan. “Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini. Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ucapnya.
Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta sang istri Anisa Pohan.
Baca juga : Nasib Suu Kyi: Bintang Demokrasi, Tutup Mata Genosida Rohingya, Dikudeta Militer
Kemudian, sambung lulusan Harvard University itu, Demokrat akan bersikap tegas. Namun, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.Baca juga : Inikah Agenda Pemerintah di Balik Sikap Menolak Revisi UU Pemilu?
Selain itu, putra sulung Presiden RI ke-6 itu menambahkan, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai di DPP Partai Demokrat juga tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan. “Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini. Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ucapnya.
Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta sang istri Anisa Pohan.
(cip)
Lihat Juga :