ICW Minta Jenderal Listyo Sigit Bikin Tim Berantas Oknum di Internal Polri
Rabu, 27 Januari 2021 - 18:38 WIB
Presiden Jokowi (kanan) menyematkan tanda kepangkatan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam rangkaian upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Rabu (27/1/2021). Foto/Setpres/Agus Suparto
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kapolri baru Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat di internal Polri.
ICW menilai itu perlu dilakukan untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi. ICW juga menyarankan Listyo untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus.
Baca Juga: Anggota Parlemen Kunjungi Klub Malam, PM Jepang Minta Maaf
"Dalam seratus hari ke depan, Kapolri harus berani untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum di internal kepolisian. Hal ini dapat dilakukan dengan menginisiasi pembentukan tim satuan tugas khusus yang kedudukannya di bawah pengawasan langsung dari Kapolri," tutur peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).
Kurnia menjelaskan, pembentukan satgas khusus di bawah kepemimpinan Listyo sangat penting dibuat untuk memastikan integritas jajaran Kepolisian itu sendiri.
Nantinya tim tersebut juga dapat berkoordinasi dengan lembaga pengawas (KPK atau PPATK) untuk melihat dua hal, yakni kepatuhan pelapora laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN) dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
"Jika ditemukan adanya anggota Polri yang tak patuh dalam melaporkan LHKPN, Kapolri mestinya langsung menjatuhkan sanksi administratif terhadap oknum tersebut. Lalu, tatkala ada ditemukan pula transaksi keuangan yang mencurigakan, maka tim itu dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," tuturnya.
ICW juga mendesak agar anggota Polri yang masih aktif dan menduduki jabatan di luar kepolisian agar dapat menanggalkan jabatannya di Korps Bhayangkara tersebut.
"Kapolri harus berani mendesak anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri dari Korps Bhayangkara. Selain melanggar regulasi, praktik itu juga membuka peluang terjadinya dugaan konflik kepentingan," tuturnya.
Baca Juga: Humor Gus Dur, Mana Mungkin Presiden AS Sempat Baca Buku?
Tidak hanya itu ICW berharap agar Listyo menyusun agenda kerja yang berorientasi pada menaikkan citra Polri di mata masyarakat."Selama ini kepolisian selalu terjerembab pada peringkat bawah dalam survei-survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum," katanya.
ICW menilai itu perlu dilakukan untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi. ICW juga menyarankan Listyo untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus.
Baca Juga: Anggota Parlemen Kunjungi Klub Malam, PM Jepang Minta Maaf
"Dalam seratus hari ke depan, Kapolri harus berani untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum di internal kepolisian. Hal ini dapat dilakukan dengan menginisiasi pembentukan tim satuan tugas khusus yang kedudukannya di bawah pengawasan langsung dari Kapolri," tutur peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Rabu (27/1/2021).
Kurnia menjelaskan, pembentukan satgas khusus di bawah kepemimpinan Listyo sangat penting dibuat untuk memastikan integritas jajaran Kepolisian itu sendiri.
Nantinya tim tersebut juga dapat berkoordinasi dengan lembaga pengawas (KPK atau PPATK) untuk melihat dua hal, yakni kepatuhan pelapora laporan harta kekayaan penyelanggara negara (LHKPN) dan transaksi keuangan yang mencurigakan.
"Jika ditemukan adanya anggota Polri yang tak patuh dalam melaporkan LHKPN, Kapolri mestinya langsung menjatuhkan sanksi administratif terhadap oknum tersebut. Lalu, tatkala ada ditemukan pula transaksi keuangan yang mencurigakan, maka tim itu dapat menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut," tuturnya.
ICW juga mendesak agar anggota Polri yang masih aktif dan menduduki jabatan di luar kepolisian agar dapat menanggalkan jabatannya di Korps Bhayangkara tersebut.
"Kapolri harus berani mendesak anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar kepolisian untuk mengundurkan diri dari Korps Bhayangkara. Selain melanggar regulasi, praktik itu juga membuka peluang terjadinya dugaan konflik kepentingan," tuturnya.
Baca Juga: Humor Gus Dur, Mana Mungkin Presiden AS Sempat Baca Buku?
Tidak hanya itu ICW berharap agar Listyo menyusun agenda kerja yang berorientasi pada menaikkan citra Polri di mata masyarakat."Selama ini kepolisian selalu terjerembab pada peringkat bawah dalam survei-survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(dam)
tulis komentar anda