Target Vaksin COVID-19 Tak Dapat Pemberitahuan, Menkes Budi: Kontak 119
Rabu, 13 Januari 2021 - 19:12 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mengenai target masyarakat yang akan mendapat vaksinasi COVID-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mengenai target masyarakat yang akan mendapat vaksinasi COVID-19 . Baik dari tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi prioritas utama, maupun masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini disampaikan Budi Sadikin dalam Rapat Kerja (Raker) lanjutan dengan Komisi IX DPR.
“Jadi nama-nama yang ada di list 1,486 juta itu kita peroleh dari PPSDM (Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) kita, jadi dari Dirjen PPSDM, kita bisa lihat siapa tenaga kerja kesehatan yang terdaftar di kami sistem informasinya, kemudian kita pakai untuk diadakan dasar untuk mengirimkan SMS,” COVID-19 Budi Gunadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Budi mengakui bahwa memang ada kumungkinan nama yang tidak masuk. Karena itu, jika hanya 8 dari 10 orang yang, maka yang belum di-SMS bisa menghubungi call center 119, sehingga pihaknya bisa melakukan verifikasi ulang dan pendaftaran ulang orang-orang yang belum ada. Karena bagaimanapun, data base belum sempurna, jadi itu digunakan sebagai dasar untuk mengirimkan pemberitahuan lewat SMS, WhatsApp, website ataupun aplikasi.
“Kalau ada yang belum terdaftar, sekarang udah ada kejadian pak karena kita udah mulai kirim kan, ada beberapa yang belum terdaftar, saya minta call ke 119 untuk pendaftaran, datanya dari sana,” jelasnya.
Kemudian, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay bertanya apakah penerima SMS ini sebagai target penerima vaksin itu sudah ada nomornya. “Dan kita kirimkan SMS? Berarti warga masyarakat biasa misalnya mau divaksin berarti sudah ada nomornya juga di pemerintah?” tanya Saleh.
Lalu, Menkes Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki datanya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebanyak 181,5 juta penduduk Indonesia by name, by address dan by phone.
“Sudah ada dari Dukcapil, sudah ada,” jawabnya.
Menurut Saleh, soal data ini harus jelas, untuk itu pihaknya meminta klarifikasi dan harus melakukan pengecekan.
Menkes Budi pun mengakui bahwa data 3 juta nakes kemarin masih ada sekitar 30 ribu yang belum bersih. Menurutnya, dalam data target ini dikerjalan oleh Telkom dengan menggabungkan data Dukcapil Kemendagri, BPJS Kesehatan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan semuanya di-screning.
“(Data) Dikerjakan oleh Telkom menggabungkan data Dukcapil dari Kemendagri menggabungkan data BPJS Kesehatan, dan digabungkan dengan datanya DTKS dari Kemensos, jadi tiga data itu digabungkan kita saring kita screening dan kita pake sebagai dasar, apakah data itu masih ada kekurangan, pasti pak. Oleh itu kita buka call 119,” paparnya.
“Jadi nama-nama yang ada di list 1,486 juta itu kita peroleh dari PPSDM (Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) kita, jadi dari Dirjen PPSDM, kita bisa lihat siapa tenaga kerja kesehatan yang terdaftar di kami sistem informasinya, kemudian kita pakai untuk diadakan dasar untuk mengirimkan SMS,” COVID-19 Budi Gunadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Baca Juga
Budi mengakui bahwa memang ada kumungkinan nama yang tidak masuk. Karena itu, jika hanya 8 dari 10 orang yang, maka yang belum di-SMS bisa menghubungi call center 119, sehingga pihaknya bisa melakukan verifikasi ulang dan pendaftaran ulang orang-orang yang belum ada. Karena bagaimanapun, data base belum sempurna, jadi itu digunakan sebagai dasar untuk mengirimkan pemberitahuan lewat SMS, WhatsApp, website ataupun aplikasi.
“Kalau ada yang belum terdaftar, sekarang udah ada kejadian pak karena kita udah mulai kirim kan, ada beberapa yang belum terdaftar, saya minta call ke 119 untuk pendaftaran, datanya dari sana,” jelasnya.
Kemudian, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay bertanya apakah penerima SMS ini sebagai target penerima vaksin itu sudah ada nomornya. “Dan kita kirimkan SMS? Berarti warga masyarakat biasa misalnya mau divaksin berarti sudah ada nomornya juga di pemerintah?” tanya Saleh.
Lalu, Menkes Budi mengatakan bahwa pihaknya sudah memiliki datanya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebanyak 181,5 juta penduduk Indonesia by name, by address dan by phone.
“Sudah ada dari Dukcapil, sudah ada,” jawabnya.
Menurut Saleh, soal data ini harus jelas, untuk itu pihaknya meminta klarifikasi dan harus melakukan pengecekan.
Menkes Budi pun mengakui bahwa data 3 juta nakes kemarin masih ada sekitar 30 ribu yang belum bersih. Menurutnya, dalam data target ini dikerjalan oleh Telkom dengan menggabungkan data Dukcapil Kemendagri, BPJS Kesehatan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan semuanya di-screning.
“(Data) Dikerjakan oleh Telkom menggabungkan data Dukcapil dari Kemendagri menggabungkan data BPJS Kesehatan, dan digabungkan dengan datanya DTKS dari Kemensos, jadi tiga data itu digabungkan kita saring kita screening dan kita pake sebagai dasar, apakah data itu masih ada kekurangan, pasti pak. Oleh itu kita buka call 119,” paparnya.
(kri)
tulis komentar anda