Ribka Tjiptaning Tolak Vaksinasi COVID-19, Ini Penjelasan PDIP
Rabu, 13 Januari 2021 - 17:01 WIB
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pernyataan Politikus PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak disuntik vaksin COVID-19 dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021) menjadi viral. Pernyataan anggota Komisi IX DPR itu bertolak belakang dengan program vaksinasi COVID-19 yang mulai dilakukan pemerintah.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. “Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).
Terkait pernyataan Ribka Tjiptaning yang kontroversial, Hasto mengatakan bahwa jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, apa yang disampaikan Ribka Tjiptaning adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
Baca Juga: Efikasi Sinovac Lampaui Standar WHO, Satgas Minta Masyarakat Tak Ragu Divaksin
”Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar,” jelasnya.
Menurut Hasto, komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.
PDIP sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong dan seluruh tiga pilar partai, kata Hasto, wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan pada AD/ART, sikap politik, dan program perjuangan partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
”Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” tuturnya.
Dikatakan Hasto, mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan juga muncul pro kontra maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi. Baca juga: 40% Masyarakat Tolak Vaksinasi, Satgas Tegaskan Tidak Berbahaya
”Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” katanya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. “Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” ujar Hasto dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).
Terkait pernyataan Ribka Tjiptaning yang kontroversial, Hasto mengatakan bahwa jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, apa yang disampaikan Ribka Tjiptaning adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.
Baca Juga: Efikasi Sinovac Lampaui Standar WHO, Satgas Minta Masyarakat Tak Ragu Divaksin
”Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar,” jelasnya.
Menurut Hasto, komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.
PDIP sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong dan seluruh tiga pilar partai, kata Hasto, wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan pada AD/ART, sikap politik, dan program perjuangan partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.
”Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” tuturnya.
Dikatakan Hasto, mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan juga muncul pro kontra maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi. Baca juga: 40% Masyarakat Tolak Vaksinasi, Satgas Tegaskan Tidak Berbahaya
”Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” katanya.
(kri)
tulis komentar anda