Konstitusi Tak Kenal Oposisi, Pantas Saja Demokrat, PKS dan PAN Memble
Selasa, 12 Januari 2021 - 13:44 WIB
"PKS, Demokrat dan PAN sebagai counter party atau mitra kritis yang berperan sebagai kekuatan penyeimbang, melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan," ujar Karyono saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/1/2021).
(BACA JUGA : Ratusan Nyawa Melayang Sia-Sia, Konflik Papua Harus Segera Diakhiri )
Menurut Karyono, sebagai counter party, tiga partai tersebut semestinya tidak asal beda, tidak asal 'nyerang' dan tidak selalumenilai kebijakan pemerintahan semuanya buruk. Memang, mengkritik pemerintah merupakan keniscayaan bagi partai di luar pemerintahan. "Tetapi, dalam melakukan kritik harus ada assesment atau penilaian yang didasarkan pada pertimbangan objektif," tutur dia.
Sayangnya, partai di luar pemerintah, terutama PKS, tampak asal beda sikap dengan pemerintah. PKS paling lantang mengkritik pemerintah seolah ingin menunjukkan posisi diametral dengan pemerintah.
(Baca:Pemerintah Klaim Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Tertinggi Dalam 11 Tahun)
Ibarat permainan bola, kata Karyono, posisi PKS dengan pemerintahan Jokowi adalah di posisi head to head. Itu terjadi sejak 2014 hingga sekarang. Sikap kritis asal beda ini bisa dimaknai sebagai strategi PKS untuk mendulang suara di pemilu. Strategi itu memang berhasil meningkatkan perolehan suara PKS yang sempat terpuruk sejak kasus korupsi yang menjerat presiden PKS Lutfi Hasan Ishak.
(BACA JUGA : Ratusan Nyawa Melayang Sia-Sia, Konflik Papua Harus Segera Diakhiri )
Menurut Karyono, sebagai counter party, tiga partai tersebut semestinya tidak asal beda, tidak asal 'nyerang' dan tidak selalumenilai kebijakan pemerintahan semuanya buruk. Memang, mengkritik pemerintah merupakan keniscayaan bagi partai di luar pemerintahan. "Tetapi, dalam melakukan kritik harus ada assesment atau penilaian yang didasarkan pada pertimbangan objektif," tutur dia.
Sayangnya, partai di luar pemerintah, terutama PKS, tampak asal beda sikap dengan pemerintah. PKS paling lantang mengkritik pemerintah seolah ingin menunjukkan posisi diametral dengan pemerintah.
(Baca:Pemerintah Klaim Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Tertinggi Dalam 11 Tahun)
Ibarat permainan bola, kata Karyono, posisi PKS dengan pemerintahan Jokowi adalah di posisi head to head. Itu terjadi sejak 2014 hingga sekarang. Sikap kritis asal beda ini bisa dimaknai sebagai strategi PKS untuk mendulang suara di pemilu. Strategi itu memang berhasil meningkatkan perolehan suara PKS yang sempat terpuruk sejak kasus korupsi yang menjerat presiden PKS Lutfi Hasan Ishak.
Lihat Juga :