Teror KKSB Meningkat, Mahasiswa Papua: Ada Upaya Gagalkan Otsus

Sabtu, 09 Januari 2021 - 15:17 WIB
DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) Jokowi terkait pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Foto/SINDOnews
JAKARTA - DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) Jokowi terkait pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua . Setelah itu, DPR melakukan rapat paripurna penutupan Masa Sidang II 2020, Jumat, 11 Desember 2020 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Menurut Aziz Syamsudin, surat tersebut bakal ditindaklanjuti pada masa sidang akan datang. Tentu dengan menjalankan mekanisme dan tata tertib yang berlaku dalam masa sidang yang akan dilakukan secara bersama-sama pada 10 Januari 2021. Namun, setelah penutupan ke II sidang paripurna, terkait pembahasan revisi Undang-undang tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, secara tidak diduga terjadi rentetan peristiwa kekerasan yang semakin marak dilakukan oleh kelompok kekerasan bersenjata (KKB), pada awal Januari 2021 diawali dengan peristiwa penembakan Helikopter milik PT. Freeport yang dioperasikan PT. Sayap Garuda Indonesia (SGI) jenis Eagle 407 HP/PK-ZGM. (Baca juga: Tokoh Papua Dukung Keberlangsungan Dana Otonomi Khusus)

Peristiwa tersebut dilakukan orang tak dikenal yang diduga Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) Kalikopi saat helikopter terbang di area Benangin dekat Kampung Tsinga, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, saat sedang survei GPS pada Rabu, 6 Januari 2021 sekitar pukul 10.01 Waktu Indonesia Timur (WIT). Menurut keterangan Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gede Era Adhinata, helikopter yang dikemudikan oleh Pilot Stuward berstatus Warga Negara Asing (WNA) dan 2 penumpang, yaitu Dave Jhon dan Ardy ditembaki saat berada di ketinggian 1.500 kaki. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. (Baca juga: Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua)

Keesokan harinya, terjadi peristiwa pembakaran pesawat MAF PK-MAX yang dipiloti Kapten Pilot Alex Luferchek di Kampung Pagamba, Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Kamis 7 Januari 2021 pukul 09.30 Waktu Indonesia Timur (WIT). Peristiwa pembakaran pesawat tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). (Baca juga: Pembakaran Pesawat MAF di Bandara Pagamba Intan Jaya Papua, Ini Kronologinya)



Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, mendapat laporan pukul 09.30 WIT dari Kapten Pilot pesawat MAF PK-MAX Alex Luferchek lewat radio ke Kantor MAF bahwa pesawat telah mendarat dengan baik. Kemudian beberapa orang dari kelompok tersebut membawa senjata api sambil melakukan tembakan ke atas serta meminta pilot turun dari pesawat dengan merunduk.

Kedua peristiwa tersebut diduga bagian dari gerakan teror KKSB bersenjata yang berkomplot dengan gerakan politik Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menggagalkan sidang lanjutan pada 10-13 Januari 2021 mendatang. Karena sebelumnya KNPB dengan mengatasnamakan Petisi Rakyat Papua (PRP) mengajak masyarakat untuk melakukan aksi besar-besaran yang akan mengganggu keamanan. Diperkirakan mereka melakukan aksi mogok sipil nasional pada 10-13 Januari 2021 bersamaan dengan rencana pembahasan revisi UU Otsus Papua di Jakarta.

Seperti diketahui, pelaksanaan Otsus Papua sudah berdampak sangat baik dalam berkontribusi pada pembangunan di Papua, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. "Otsus sudah berjalan baik, namun, secara jujur perlu diakui bahwa dalam pelaksanaan tersebut masih ada kekurangan, khususnya transparansi pengelolaan keuangan otsus yang terkesan banyak menguap,” jelas Samuel Doko mahasiswa afirmasi Papua asal Boven Digul.

Samuel menjelaskan dari catatannya gerakan teror dan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh KKB dan KNPB dalam rangka posisi tawar politik pada isu-isu politik nasional maupun internasional justru semakin memperkeruh kondisi damai Papua. "Ajakan aksi mogok massa sangat jelas sebagai hasutan kotor oleh kelompok yang tidak menginginkan Papua damai, kita harus mewaspadai berbagai aksi demonstrasi oleh kelompok KNPB dan kelompok lainnya yang menolak pembahasan otsus disinyalir hanya merupakan kelompok pembuat onar yang tidak menginginkan Papua maju yang selama ini sangat besar kontribusinya dari dana otsus,” tutup Samuel.
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More