Politikus Demokrat: Sejak Melek Politik, Baru Saya Dengar Maklumat Kapolri
Sabtu, 02 Januari 2021 - 15:35 WIB
Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Foto/Istimewa
JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik mempertanyakan adanya Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) .
Bahkan pria yang dikenal sebagai aktivis HAM mengakui, sejak mengerti politik saat menjadi mahasiswa di era Soeharto, baru mendengar tentang Maklumat Kapolri.
Rachland juga mempertanyakan apakah isi maklumat membatasi saksi hak asasi atas informasi. Sebab, kata dia, pembatasan hak harus melalui undang-undang.
"Sejak melek politik, sebagai aktivis mahasiswa di masa Soeharto, baru kini saya mendengar 'Maklumat Kapolri'. Apakah isinya membatasi dengan sanksi hak asasi atas informasi? Sebab setahu saya, pembatasan hak harus melalui UU. Itupun hanya boleh sepanjang tak menabrak konstitusi," kata Rachland melalui akun Twitternya, @RachlanNashidik, Kamis (2/1/2020). (Baca juga: Kapolri Idham Azis Terbitkan Maklumat tentang FP I)
Bahkan pria yang dikenal sebagai aktivis HAM mengakui, sejak mengerti politik saat menjadi mahasiswa di era Soeharto, baru mendengar tentang Maklumat Kapolri.
Rachland juga mempertanyakan apakah isi maklumat membatasi saksi hak asasi atas informasi. Sebab, kata dia, pembatasan hak harus melalui undang-undang.
"Sejak melek politik, sebagai aktivis mahasiswa di masa Soeharto, baru kini saya mendengar 'Maklumat Kapolri'. Apakah isinya membatasi dengan sanksi hak asasi atas informasi? Sebab setahu saya, pembatasan hak harus melalui UU. Itupun hanya boleh sepanjang tak menabrak konstitusi," kata Rachland melalui akun Twitternya, @RachlanNashidik, Kamis (2/1/2020). (Baca juga: Kapolri Idham Azis Terbitkan Maklumat tentang FP I)
Lihat Juga :