Komunitas Pers Desak Kapolri Cabut Pasal 2 Huruf d Maklumat Kapolri
Jum'at, 01 Januari 2021 - 20:49 WIB
Komunitas Pers mendesak Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis secepatnya mencabut ketentuan Pasal 2 huruf d dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Komunitas Pers mendesak Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis secepatnya mencabut ketentuan Pasal 2 huruf d dalam Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021.
(Baca juga: Maklumat Kapolri Dinilai Ancam Kebebasan dan Bertentangan UU Pers)
Komunitas Pers ini terdiri atas Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
(Baca juga: Kapolri Idham Azis Terbitkan Maklumat tentang FPI)
Di awal/pendahuluan pernyataan sikap Komunitas Pers disebutkan bahwa Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pada 1 Januari 2021 diterbitkan dengan alasan maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
(Baca juga : Politikus Demokrat: Cara Pemerintah Gebuk FPI Membahayakan )
(Baca juga: Maklumat Kapolri Dinilai Ancam Kebebasan dan Bertentangan UU Pers)
Komunitas Pers ini terdiri atas Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).
(Baca juga: Kapolri Idham Azis Terbitkan Maklumat tentang FPI)
Di awal/pendahuluan pernyataan sikap Komunitas Pers disebutkan bahwa Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/I/2021 yang ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pada 1 Januari 2021 diterbitkan dengan alasan maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
(Baca juga : Politikus Demokrat: Cara Pemerintah Gebuk FPI Membahayakan )
Lihat Juga :