Reshuffle dan Harapan 2021

Rio Christiawan

Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya

DI PENGHUJUNG tahun 2020 Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Pada reshuffle tersebut dilantik enam menteri baru menggantikan enam menteri lama dan terjadi penambahan posisi lima wakil menteri. Reshuffle tersebut tidak banyak mengubah tatanan politik yang sudah terbentuk (baca: koalisi) namun lebih banyak dimaknai sebagai upaya presiden untuk memenuhi harapan masyarakat pada pemerintah dan harapan masyarakat pada 2021.

Dalam konteks negara demokrasi yang menganut paradigma vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) sebagaimana diuraikan oleh Nixon (1986), bahwa pemilihan dan penggantian (reshuffle) kabinet harus memperhatikan harapan dan kebutuhan masyarakat luas. Dalam hal ini politik hanya dipandang sebagai sarana dengan pencapaian harapan dan cita-cita masyarakat sebagai tujuan akhir dari proses reshuffle itu sendiri.

Penanganan pandemi Covid-19 yang optimal (termasuk persoalan regulasi dan peredaran vaksin) tentu menjadi harapan masyarakat yang paling utama, mengingat pandemi Covid-19 banyak menimbulkan dampak pada hampir seluruh kehidupan masyarakat. Pandemi Covid-19 tidak saja berdampak pada kesehatan masyarakat tetapi juga persoalan sosial masyarakat, seperti misalnya ancaman kemiskinan maupun pengangguran yang meningkat, kriminalitas. Persoalan sosial ini memerlukan penanganan dan road map yang tepat oleh menteri yang memiliki integritas.



Harapan masyarakat yang juga tidak kalah pentingnya dan perlu menjadi fokus pemerintah adalah memperbaiki persoalan ekonomi, utamanya karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia dan turut memengaruhi kondisi perekonomian global perlu menjadi fokus pemerintah khususnya dalam hal pemulihan perekonomian yang menyangkut rakyat banyak serta meningkatkatkan daya saing produk dalam negeri.

Demikian juga sektor ekonomi kreatif dan pariwisata yang merupakan sektor yang paling terdampak Covid -19 perlu segera ditangani dengan serius pemulihannya, sehingga sektor ini perlu menjadi prioritas pemerintah pada 2021. Ekonomi kreatif dan pariwisata adalah salah satu bagian strategis dari pemulihan perekonomian yang berdampak pada masyarakat luas. Demikian pula semangat menjaga pluralisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga bagian dari harapan masyarakat yang harus diwujudkan. Sebagaimana diketahui bahwa politik identitas, upaya antipluralisme hingga upaya-upaya lain yang berusaha menentang keragaman masih kerap terjadi. Termasuk upaya-upaya separatis yang mengancam keutuhan NKRI.

Menteri dan Wamen Baru

Sektor kesehatan merupakan garda depan yang paling penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Sektor ini memerlukan manajemen yang baik khususnya terkait dengan koordinasi antarsektor dan kementerian dalam penanganan Covid yang melibatkan banyak kementerian. Nampaknya presiden menempatkan menteri kesehatan yang tidak berlatar belakang dokter atau tenaga kesehatan karena melihat aspek manajemen tenaga kesehatan dan penyaluran vaksin sebagai prioritas utama.