Soal TKA China Masuk Indonesia, Pemuda Muhammadiyah: Luhut Ini seperti Megalomania

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menunda kedatangan 500 orang tenaga kerja asing (TKA) ke kawasan industri di Konawe, Sulawesi Tenggara, tempat produksi lithium untuk baterai mobil listrik setelah menuai protes dari masyarakat. Namun mereka baru boleh masuk Indonesia usai pandemi COVID-19.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa TKA China itu akan masuk Indonesia sekitar Juni atau Juli mendatang. Sikap Luhut tersebut pun dipertanyakan oleh Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin. (Baca juga: UU Penanganan COVID-19 Meniadakan Kehadiran Rakyat )

"Pertanyaaan saya, kenapa Pak Luhut begitu ngotot dengan rencananya memasukkan 500 TKA China tersebut, ada apa? Tentu saja saya patut menduga, di sana Pak Luhut punya kepentingan individu," ujar Razikin kepada SINDOnews, Rabu (13/5/2020).



Dia berpendapat TKA China itu tidak menjadi persoalan sebetulnya kalau dalam keadaan bangsa ini normal. Dia mengatakan, hari-hari ini lebih kurang 10 juta orang yang berpotensi kehilangan pekerjaan.

Maka itu, dia meminta Luhut Binsar Panjaitan berpikir secara komprehensif. "Saya minta Pak Luhut berhentilah membuat pernyataan yang seolah merendahkan bangsa ini, berulang kali Pak Luhut mengatakan 500 TKA China dibutuhkan karena orang Indonesia belum punya kemampuan yang dibutuhkan, pernyataan seperti mendistorsi kemampuan bangsa ini, harus dihentikan. Pak Luhut ini seperti megalomania," tuturnya.

Razikin yakin kampus-kampus besar seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki kemampuan untuk menyiapkan tenaga-tenaga dengan kualifikasi yang dibutuhkan. "Ajak mereka bicara, libatkan mereka untuk mendesign masa depan Indonesia. Jangan main-main sembunyi-sembunyilah," tandasnya. (Baca juga: Perppu 1/2020 Sah Jadi UU, Damai Hari Lubis Bakal Ajukan Lagi Gugatan ke MK )

Dia mengaku tidak ingin perusahan asing mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia berpuluh-puluh tahun. "Sementara kita sebagai tidak berdaya mengawasinya, hanya karena arogansi satu-dua orang di Republik ini, ujung-ujungnya rakyat yang menanggung beban dalam jangka panjang," pungkasnya.