Netralitas TNI-Polri Harga Mati
Senin, 23 November 2020 - 07:33 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis memastikan netralitas TNI-Polri harga mati. Foto/dok
JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis memastikan netralitas TNI-Polri harga mati. Tugas aparat hanya menjaga, melayani, dan mengamankan jalannya pilkada . Termasuk penegakan disiplin protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Penegasan ini disampaikan menjelang pencoblosan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. “Jajaran TNI hanya membantu pemda, KPU, dan Bawaslu daerah dalam pelaksanaan tahapan pilkada sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 untuk menekan penularan Covid-19 dan memastikan netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu. (Baca: Ini Perbedaan Muslim dan Mukmin, Kamu Pilih Mana?)
Panglima juga meminta jajaran TNI melakukan koordinasi pembentukan Posko Gabungan Terpadu sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Ini juga termasuk penegakan disiplin protokol kesehatan dalam penanganan pandemi. “Saya perintahkan agar optimalkan tugas yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Bangun koordinasi yang baik dengan Polri, pemda, dan instansi terkait,” kata Hadi.
Jenderal bintang empat itu mengingatkan agar prajurit TNI bersama keluarga disiplin menerapkan protokol kesehatan sebab disiplin prajurit dan keluarga akan mencegah dan menekan terjadi kluster keluarga dan perkantoran di lingkungan TNI.
“Bangun sinergitas dengan jajaran Polri dan instansi terkait dalam pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan. Intensifkan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat sebagai modal utama mencapai keberhasilan operasi,” paparnya.
Lebih jauh Panglima mengharapkan segenap prajurit TNI untuk terus membangun kewaspadaan melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap kecenderungan kerawanan yang mungkin terjadi. Menurut dia, selama pelaksanaan tugas kurun waktu 2019, TNI telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dengan baik. Untuk itu, TNI tidak boleh terlena, namun harus terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas pokok.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk tidak berpolitik selama masa Pilkada 2020. Idham mengatakan, tugas Polri hanya menjaga, melayani, dan mengamankan jalannya pilkada. Untuk memastikan netralitas Polri, Kapolri sudah beberapa kali mengeluarkan telegram agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh jajaran Polri. (Baca juga: Akibat Pandemi Covid-19, Darurat Pendidikan Makin Parah)
“Tidak ada tawar-menawar urusan netralitas ini. Bhayangkara punya hak suara, tapi biarkan suaranya nanti di kotak suara saja. Netralitas Polri itu sudah jelas harus netral dan itu harga mati,” ujar Idham.
Jenderal bintang empat itu juga memerintahkan kepada 34 kapolda untuk mengawasi anak buahnya agar selalu bersikap netral selama Pilkada 2020. Pesta demokrasi itu akan memilih langsung 270 kepala daerah, terdiri atas 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Jika ada anggota yang tertangkap atau terbukti berpolitik, maka akan dihukum, baik secara disiplin maupun kode etik. “Tidak ada operasi senyap, operasi khusus. Menjalankan saja perintah apa yang harus kami koordinasikan dengan Bawaslu, KPU, TNI,” ucap mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Penegasan ini disampaikan menjelang pencoblosan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020. “Jajaran TNI hanya membantu pemda, KPU, dan Bawaslu daerah dalam pelaksanaan tahapan pilkada sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 untuk menekan penularan Covid-19 dan memastikan netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu. (Baca: Ini Perbedaan Muslim dan Mukmin, Kamu Pilih Mana?)
Panglima juga meminta jajaran TNI melakukan koordinasi pembentukan Posko Gabungan Terpadu sebagai wadah koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Ini juga termasuk penegakan disiplin protokol kesehatan dalam penanganan pandemi. “Saya perintahkan agar optimalkan tugas yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020. Bangun koordinasi yang baik dengan Polri, pemda, dan instansi terkait,” kata Hadi.
Jenderal bintang empat itu mengingatkan agar prajurit TNI bersama keluarga disiplin menerapkan protokol kesehatan sebab disiplin prajurit dan keluarga akan mencegah dan menekan terjadi kluster keluarga dan perkantoran di lingkungan TNI.
“Bangun sinergitas dengan jajaran Polri dan instansi terkait dalam pelaksanaan Operasi Pendisiplinan Protokol Kesehatan. Intensifkan pendekatan berbasis kearifan lokal untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat sebagai modal utama mencapai keberhasilan operasi,” paparnya.
Lebih jauh Panglima mengharapkan segenap prajurit TNI untuk terus membangun kewaspadaan melalui deteksi dini dan cegah dini terhadap kecenderungan kerawanan yang mungkin terjadi. Menurut dia, selama pelaksanaan tugas kurun waktu 2019, TNI telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dengan baik. Untuk itu, TNI tidak boleh terlena, namun harus terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kesiapan dalam melaksanakan tugas pokok.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk tidak berpolitik selama masa Pilkada 2020. Idham mengatakan, tugas Polri hanya menjaga, melayani, dan mengamankan jalannya pilkada. Untuk memastikan netralitas Polri, Kapolri sudah beberapa kali mengeluarkan telegram agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh jajaran Polri. (Baca juga: Akibat Pandemi Covid-19, Darurat Pendidikan Makin Parah)
“Tidak ada tawar-menawar urusan netralitas ini. Bhayangkara punya hak suara, tapi biarkan suaranya nanti di kotak suara saja. Netralitas Polri itu sudah jelas harus netral dan itu harga mati,” ujar Idham.
Jenderal bintang empat itu juga memerintahkan kepada 34 kapolda untuk mengawasi anak buahnya agar selalu bersikap netral selama Pilkada 2020. Pesta demokrasi itu akan memilih langsung 270 kepala daerah, terdiri atas 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Jika ada anggota yang tertangkap atau terbukti berpolitik, maka akan dihukum, baik secara disiplin maupun kode etik. “Tidak ada operasi senyap, operasi khusus. Menjalankan saja perintah apa yang harus kami koordinasikan dengan Bawaslu, KPU, TNI,” ucap mantan Kapolda Metro Jaya ini.
tulis komentar anda