BNPB Siapkan Penanganan Darurat Empat Daerah Terdampak Erupsi Merapi
Senin, 16 November 2020 - 11:43 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan penanganan darurat di empat wilayah yang berpotensi terdampak letusan Gunung Merapi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan penanganan darurat di empat wilayah yang berpotensi terdampak letusan Gunung Merapi. Bentuk dukungan berupa bantuan logistik dan sumber daya untuk penguatan penanganan darurat.
Pada minggu lalu BNPB telah menyalurkan masker sebanyak 100.000 buah ke empat kabupaten, yakni Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali. Setiap kabupaten mendapatkan bantuan masker 25.000 buah. BNPB juga mengirimkan lampu air garam sebanyak 216 buah, yang digunakan untuk penerangan darurat. (Baca juga: BPPTKG Prediksi Erupsi Merapi Menuju Selatan dan Tenggara)
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan sejumlah personel diterjunkan untuk memberikan pendampingan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) empat kabupaten. Pendampingan tersebut lebih memfokuskan pada pengorganisasian pos komando yang dibutuhkan pada kondisi sekarang. “Selain itu, BNPB juga terus berkoordinasi dengan BPPTKG, BTTKL, BPBD dan kelompok sukarelawan dalam kesiapsiagaan menghadapi antisipasi potensi erupsi Gunung Merapi,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Sindo Media, Senin (16/11/2020). (Baca juga: Status Siaga, Merapi Keluarkan 11 Kali Guguran Lava Pijar dan Suara Gemuruh)
Latihan di atas meja atau table top exercise (TTX) dan tactical floor game (TFG) sedang dipersiapkan dengan melibatkan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Penyelenggaraan TTX akan dilakukan pada 17 – 19 November 2020 di Yogyakarta. Tujuan dari penyelenggaraan TTX tersebut nantinya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terkait sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang melibatkan multipihak dalam mengantisipasi dampak skenario terburuk erupsi Merapi. Tujuan selanjutnya yakni mendapatkan masukan untuk rancangan rencana kontingensi dan atau rencana operasi dan prosedur tetap daerah, khususnya saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. (Baca juga: Merapi Siaga, 2 Titik Jalur Evakuasi Pengungsi di Desa Tlogolele Menyempit)
Sementara itu, data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per 15 November 2020, pukul 22.00 WIB, mencatat total warga yang dievakuasi sebanyak 1.831 jiwa. Sebagian besar warga merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas maupun mereka yang sakit. Jumlah penyintas terbesar di Kabupaten Magelang dengan jumlah 828 jiwa, Boyolali 401, Klaten 388 dan Sleman 214.
BPBD tak hanya melayani mereka yang telah dievakuasi di pos-pos penampungan, tetapi juga memastikan sistem peringatan dini maupun infrastruktur lainnya berfungsi dengan baik, seperti perangkat komunikasi, rambu dan jalur evakuasi. Isu protokol kesehatan telah menjadi bagian dalam perencanaan dalam penanganan darurat mengingat masih berada pada masa pandemi.
Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang berada di perbatasan wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meningkat. Situasi ini mendorong Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) meningkatkan status aktivitas dari level II menjadi level III pada 5 November 2020 lalu.
Pada minggu lalu BNPB telah menyalurkan masker sebanyak 100.000 buah ke empat kabupaten, yakni Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten dan Boyolali. Setiap kabupaten mendapatkan bantuan masker 25.000 buah. BNPB juga mengirimkan lampu air garam sebanyak 216 buah, yang digunakan untuk penerangan darurat. (Baca juga: BPPTKG Prediksi Erupsi Merapi Menuju Selatan dan Tenggara)
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati mengatakan sejumlah personel diterjunkan untuk memberikan pendampingan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) empat kabupaten. Pendampingan tersebut lebih memfokuskan pada pengorganisasian pos komando yang dibutuhkan pada kondisi sekarang. “Selain itu, BNPB juga terus berkoordinasi dengan BPPTKG, BTTKL, BPBD dan kelompok sukarelawan dalam kesiapsiagaan menghadapi antisipasi potensi erupsi Gunung Merapi,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Sindo Media, Senin (16/11/2020). (Baca juga: Status Siaga, Merapi Keluarkan 11 Kali Guguran Lava Pijar dan Suara Gemuruh)
Latihan di atas meja atau table top exercise (TTX) dan tactical floor game (TFG) sedang dipersiapkan dengan melibatkan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Penyelenggaraan TTX akan dilakukan pada 17 – 19 November 2020 di Yogyakarta. Tujuan dari penyelenggaraan TTX tersebut nantinya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terkait sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang melibatkan multipihak dalam mengantisipasi dampak skenario terburuk erupsi Merapi. Tujuan selanjutnya yakni mendapatkan masukan untuk rancangan rencana kontingensi dan atau rencana operasi dan prosedur tetap daerah, khususnya saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. (Baca juga: Merapi Siaga, 2 Titik Jalur Evakuasi Pengungsi di Desa Tlogolele Menyempit)
Sementara itu, data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per 15 November 2020, pukul 22.00 WIB, mencatat total warga yang dievakuasi sebanyak 1.831 jiwa. Sebagian besar warga merupakan kelompok rentan, seperti lanjut usia, anak-anak, balita, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas maupun mereka yang sakit. Jumlah penyintas terbesar di Kabupaten Magelang dengan jumlah 828 jiwa, Boyolali 401, Klaten 388 dan Sleman 214.
BPBD tak hanya melayani mereka yang telah dievakuasi di pos-pos penampungan, tetapi juga memastikan sistem peringatan dini maupun infrastruktur lainnya berfungsi dengan baik, seperti perangkat komunikasi, rambu dan jalur evakuasi. Isu protokol kesehatan telah menjadi bagian dalam perencanaan dalam penanganan darurat mengingat masih berada pada masa pandemi.
Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang berada di perbatasan wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah meningkat. Situasi ini mendorong Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) meningkatkan status aktivitas dari level II menjadi level III pada 5 November 2020 lalu.
(cip)
tulis komentar anda