Habib Rizieq dan Kursi Kosong Pimpinan Oposisi
Rabu, 11 November 2020 - 07:39 WIB
Massa pendukung saat menunggu kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Soekarno Hatta. DOK SINDONEWS
Kembalinya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ( HRS ) dipercaya akan kembali mengairahkan jagat politik tanah air. HRS dinilai menjadi sosok tepat untuk mengisi kursi pimpinan oposisi yang kosong setelah Gerindra resmi bergabung ke koalisi pemerintah.
Gerakan oposisi di tanah air memang seakan meredup setelah secara mengejutkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memutuskan bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Gerbong oposisi kian tanpa arah, setelah HRS memutuskan bermukim di Arab Saudi. Berbagai kritikan terkait penanganan wabah Covid-19 dan pembahasan Omnibus Law yang disuarakan sejumlah kalangan masyarakat sipil misalnya belum menemukan momentum tepat untuk memberikan tekanan berat kepada pemerintah. Buktinya Omnibus Law dengan berbagai kelemahan mendasar, tetap disahkan dengan menjadi undang-undang. Pun dengan penanganan Covid-19 yang tidak maksimal seiring rendahnya tingkat tracing dan testing, tetap tanpa tekanan.
Kehadiran HRS dinilai akan mengembalikan kontrol pemerintah ke jalan yang benar. Dengan massa militan dan balutan teks-teks agama, seruan oposisi HRS dinilai bakal lebih berbobot memberikan tekanan kepada pemerintah. Apalagi sejumlah tokoh politik dan pimpinan partai politik dengan jumlah kursi kecil di parlemen mengamini peran HRS sebagai oposisi ulung.
Gerakan oposisi di tanah air memang seakan meredup setelah secara mengejutkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memutuskan bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Gerbong oposisi kian tanpa arah, setelah HRS memutuskan bermukim di Arab Saudi. Berbagai kritikan terkait penanganan wabah Covid-19 dan pembahasan Omnibus Law yang disuarakan sejumlah kalangan masyarakat sipil misalnya belum menemukan momentum tepat untuk memberikan tekanan berat kepada pemerintah. Buktinya Omnibus Law dengan berbagai kelemahan mendasar, tetap disahkan dengan menjadi undang-undang. Pun dengan penanganan Covid-19 yang tidak maksimal seiring rendahnya tingkat tracing dan testing, tetap tanpa tekanan.
Kehadiran HRS dinilai akan mengembalikan kontrol pemerintah ke jalan yang benar. Dengan massa militan dan balutan teks-teks agama, seruan oposisi HRS dinilai bakal lebih berbobot memberikan tekanan kepada pemerintah. Apalagi sejumlah tokoh politik dan pimpinan partai politik dengan jumlah kursi kecil di parlemen mengamini peran HRS sebagai oposisi ulung.
Lihat Juga :