Bukan Hanya Corona, Pilkada Dibayangi Politik Identitas

Rohaniawan ini menilai, seyogyanya calon kepala daerah milik khalayak ramai. "Pemimpin itu merangkul semuanya. Jangan membedakan apapun karena Indonesia beragam," tandas Benny.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Viryan Aziz menjelaskan bahwa politik identitas ini adalah menyalahgunakan politik berbasis kelompok seperti suku, agama, ras antar kelompok untuk mengambil keuntungan. Adapun politik uang memberikan uang atau sejenisnya untuk mendapatkan suara. "Politik identitas digunakan secara mudah memantik emosional pemilih secara efektif dan murah. Politik identitas ini semakin marak terjadi seiring dengan mudahnya orang-orang secara online atau dalam jaringan," jelasnya.

Sementara Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah, Sri Wahyu Ananingsih menjelaskan, sejauh ini sudah ditempuh berbagai cara menangani kasus terkait politik identitas. "Strategi Bawaslu dengan pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilu, membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder masing-masing wilayah. Lalu mengoptimalkan sosialisasi penyediaan informasi dan pendidikan politik kepada masyarakat," beber Sri.

Soal politik uang, lanjutnya, ada beberapa tahapan pencegahan. Mulai pengawasan langsung, pengembangan pengawasan partisipatif, hingga menjalin kerjasama dengan stakeholder dan sosialisasi pendidikan politik.

Diskusi Kelompok Terarah tersebut diinisiasi oleh Deputi Bidang Hukum dan Advokasi Pengawasan Regulasi BPIP. Selain pemateri tadi, hadir pula jajaran KPU, Bawaslu, Kesbangpol, dan sivitas akademika se-Solo Raya.