Lewat Sakip, KemenPANRB Berharap Pengelolaan Pemda Lebih Akuntabel
Selasa, 27 Oktober 2020 - 17:28 WIB
MenPANRB, Tjahjo Kumolo. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Provinsi Sumatera Selatan berkonsultasi dengan Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)
SAKIP merupakan sistem penilaian terhadap pengelolaan pemerintahan daerah, mulai dari segi peningkatan akuntabilitas, perencanaan, hingga evaluasi kinerja aparatur negara.
(Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)
"Hasil dari konsultasi ke KemenPANRB adalah menindak lanjuti hasil evaluasi penilaian SAKIP Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa Kabupaten di Sumsel, sehingga terlihat hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan secara akuntabel dan peningkatan kinerja aparatur negara," kata Karo Organisasi Pemprov Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).
Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga mendapat perhatian lebih untuk mencapai peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Tak hanya skala Provinsi, KemenPANRB juga mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah hingga ke tingkat Kabupaten/Kota.
"Mendapat atensi dari KemenPANRB untuk menampilkan pencapaian efisiensi anggaran dan cross cutting dari beberapa program atau kegiatan unggulan baik antar OPD Provinsi maupun pencapaian relevansi dengan Kab/Kota dan pemerintah pusat," tutup Pjs Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) ini.
Sebagai informasi, SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan. SAKIP juga dapat membantu untuk memastikan instansi pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja.
Dengan anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.
Hal tersebut juga menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel dibawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru. Dimana Gubernur berharap dengan adanya peningkatan kinerja aparatur Pemprov dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Selain itu, implementasi SAKIP oleh seluruh instansi pemerintah juga tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban. Lebih dari itu, SAKIP seharusnya disadari sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja.
(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)
SAKIP merupakan sistem penilaian terhadap pengelolaan pemerintahan daerah, mulai dari segi peningkatan akuntabilitas, perencanaan, hingga evaluasi kinerja aparatur negara.
(Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)
"Hasil dari konsultasi ke KemenPANRB adalah menindak lanjuti hasil evaluasi penilaian SAKIP Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa Kabupaten di Sumsel, sehingga terlihat hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan secara akuntabel dan peningkatan kinerja aparatur negara," kata Karo Organisasi Pemprov Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam kepada wartawan, Selasa (27/10/2020).
Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan juga mendapat perhatian lebih untuk mencapai peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Tak hanya skala Provinsi, KemenPANRB juga mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah hingga ke tingkat Kabupaten/Kota.
"Mendapat atensi dari KemenPANRB untuk menampilkan pencapaian efisiensi anggaran dan cross cutting dari beberapa program atau kegiatan unggulan baik antar OPD Provinsi maupun pencapaian relevansi dengan Kab/Kota dan pemerintah pusat," tutup Pjs Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) ini.
Sebagai informasi, SAKIP adalah alat bantu yang digunakan Kementerian PANRB untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang mereka gunakan. SAKIP juga dapat membantu untuk memastikan instansi pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja.
Dengan anggaran berbasis kinerja, tiap rupiah anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga harus dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.
Hal tersebut juga menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sumsel dibawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru. Dimana Gubernur berharap dengan adanya peningkatan kinerja aparatur Pemprov dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Selain itu, implementasi SAKIP oleh seluruh instansi pemerintah juga tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban. Lebih dari itu, SAKIP seharusnya disadari sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja.
(maf)
tulis komentar anda