Demokrasi Indonesia Mundur, Ini Saran Jimly untuk Presiden Jokowi
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:20 WIB
Guru Besar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie meninggalkan sistem demokrasi yang baik di akhir periode kekuasaannya. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Turunnya kualitas demokrasi, khususnya di Indonesia perlu segera dibenai. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie mengatakan perlu ada kesadaran para elite negeri agar kualitas demokrasi Indonesia kembali membaik.
“Bagaiman kita membenahinya? Saya rasa perlu ada kesadaran kolektif para pemimpin,” katanya dalam Webminar Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi yang digelar LP3ES, Minggu (25/10/2020).
(Baca: Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti)
Apalagi menurutnya saat ini Presiden Jokowi yang sudah di periode terakhirnya harus memastikan bagaimana sebuah sistem dibangun dan dijaga. “Jangan sampai mengalami kerusakan sistem demokrasinya. Karena tugas pemimpin itu sistem builder. Bagaimana sistem dibuat, dibangun, ditata, dan ditegakan,” ungkapnya.
Selain itu juga dia menekankan pentingnya keteladanan dari seorang pemimpin dalam menjalankan sistem tersebut. Termasuk juga pentingnya cara berkomunikasi agar publik tercerahkan melalui sistem yang dibangun.
(Baca: Sebut Demokrasi Dibajak Pakai Covid-19, Jimly: Ada Gejala Diktator Konstitusional)
“Saya kira mestinya begitu yang penting. Sehingga kepemimpinan itu bisa efektif menggerakkan seluruh potensi kehidupan kita ini untuk kemajuan, untuk mempersatukan, bersinergi untuk membangun peradaban ke depan,” ungkapnya.
“Jadi tugas pemimpin itu harus mengambil tanggungjawab yang besar. Bukan sekadar urusan rutin, urusan tetek bengek yang hanya sekadar melawan para pembenci. Jadi semua pejabat sibuk melawan para pembenci. Tanpa mewariskan pada saatnya nantinya sistem buiding. Karena pada akhirnya negara ini ada rule of law not of man. Orang ini bergiliran, gantian. Tapi yang kita wariskan sistem, sistem bernegara,” pungkasnya.
“Bagaiman kita membenahinya? Saya rasa perlu ada kesadaran kolektif para pemimpin,” katanya dalam Webminar Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi yang digelar LP3ES, Minggu (25/10/2020).
(Baca: Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti)
Apalagi menurutnya saat ini Presiden Jokowi yang sudah di periode terakhirnya harus memastikan bagaimana sebuah sistem dibangun dan dijaga. “Jangan sampai mengalami kerusakan sistem demokrasinya. Karena tugas pemimpin itu sistem builder. Bagaimana sistem dibuat, dibangun, ditata, dan ditegakan,” ungkapnya.
Selain itu juga dia menekankan pentingnya keteladanan dari seorang pemimpin dalam menjalankan sistem tersebut. Termasuk juga pentingnya cara berkomunikasi agar publik tercerahkan melalui sistem yang dibangun.
(Baca: Sebut Demokrasi Dibajak Pakai Covid-19, Jimly: Ada Gejala Diktator Konstitusional)
“Saya kira mestinya begitu yang penting. Sehingga kepemimpinan itu bisa efektif menggerakkan seluruh potensi kehidupan kita ini untuk kemajuan, untuk mempersatukan, bersinergi untuk membangun peradaban ke depan,” ungkapnya.
“Jadi tugas pemimpin itu harus mengambil tanggungjawab yang besar. Bukan sekadar urusan rutin, urusan tetek bengek yang hanya sekadar melawan para pembenci. Jadi semua pejabat sibuk melawan para pembenci. Tanpa mewariskan pada saatnya nantinya sistem buiding. Karena pada akhirnya negara ini ada rule of law not of man. Orang ini bergiliran, gantian. Tapi yang kita wariskan sistem, sistem bernegara,” pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda