Pentingnya Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi

Kamis, 07 Mei 2020 - 21:29 WIB
Gubernur Ridwan Kamil menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar), Unpad, di Kota Bandung, Kamis (7/5/2020).Foto: Rizal/Humas Jabar
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, dampak ekonomi-sosial dari pandemi COVID-19 membuat kurang lebih 2/3 dari total populasi Jabar membutuhkan bantuan negara.

Untuk itu, Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- berujar bahwa kepekaan atau solidaritas sosial diperlukan untuk membantu sesama, khususnya bertepatan momentum bulan suci Ramadan.

“Dari kaca mata kami (Pemerintah Provinsi Jabar), narasi pembatasan sosial kedaruratan (berubah) menjadi solidaritas sosial. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan keberkahan, bulan tolong menolong,” kata Kang Emil saat menjadi pembicara di Webinar Seri 4 Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar) Universitas Padjadjaran (Unpad) dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (7/5/2020).



“Bahwa COVID-19 ini adalah perang yang meluluhlantahkan semua dimensi pembangunan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Kang Emil menjelaskan, terdapat peningkatan jumlah peduduk Jabar yang diberi subsidi yakni dari 9,4 juta jiwa menjadi 38 juta jiwa atau lebih dari 2/3 dari total 50 juta jiwa populasi di Jabar. Adapun kepadatan penduduk Jabar yang perlu dibantu mayoritas ada di wilayah selatan.

“Jadi, bapak dan ibu, 2/3 rakyat Jawa Barat hari ini meminta tanggungan dari negara. Dari 9,4 juta jiwa sekarang lompat menjadi 38 juta jiwa,” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Kang Emil pun menyoroti pentingnya keadilan fiskal, yakni perspektif anggaran yang perlu diterapkan pemerintah pusat ke daerah harus berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah wilayah.

Kang Emil berujar, Provinsi Jabar yang memiliki jumlah penduduk lebih besar namun anggaran yang diberikan pemerintah pusat lebih sedikit dibanding provinsi lain yang penduduknya lebih sedikit. Contohnya berkaitan dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa bukan jumlah penduduk.

“Jadi, ada ketidakadilan fiskal. Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat COVID-19, anggaran sedikit penduduk kita (Jabar) banyak, sementara provinsi lain penduduknya sedikit anggarannya lebih banyak, maka menolong orangnya akan lebih berkualitas,” ucap Kang Emil.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More