Jokowi Tegur Kabinet Soal Buruknya Komunikasi Publik, Pengamat: Bisa Ada Reshuffle
Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:08 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menegur semua jajaran kabinet karena komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi pemerintah yang buruk terhadap masyarakat sebenarnya sudah terlihat pada saat awal penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, kata dia, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah dan informasi satu pintu terhadap antisipasi penyebaran virus corona.
Bahkan, kata Igor, blunder justru dilakukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya bagi yang sakit, bukan yang sehat. "Ketika virus semakin masif menyebar, ucapan Menteri Terawan itu pun jadi olok-olok dan guyonan warganet," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Dia melanjutkan, gaya komunikasi pejabat publik terkait UU Cipta Kerja saat ini juga dianggap buruk dan tidak detail dalam menjelaskan aturan sapu jagat itu. Sehingga, lanjut dia, banyak diprotes publik lewat demonstrasi, juga munculnya aneka macam hoaks.
"Teranyar yang menjadi sorotan netizen adalah ungkapan viral Menkominfo Johnny G Plate di medsos yang mengatakan 'kalau pemerintah bilang itu hoaks ya hoaks kenapa membantah?'. Ini juga adalah contoh cara komunikasi yang kurang tepat karena tujuan penting komunikasi pemerintah kepada publik itu sebenarnya untuk mempertahankan reputasi atau citra positif pemerintah, berikut kebijakannya," tuturnya.
(
).
Menurut Igor, tidak hanya pembantu presiden, para juru bicara (Jubir) Istana pun sering melakukan gaya komunikasi yang buruk. "Dampaknya adalah masalah komunikasi terhadap publik tidak membaik karena sebagian publik cenderung tidak mau mempercayai informasi dari pemerintah, lalu memilih sumber informasi lain dari internet (media sosial) yang menambah kebingungan informasi," katanya.
Dia mengatakan, perang buzzer semakin memperburuk terciptanya disinformasi publik. Akibatnya, lanjut dia, berita dan sentimen negatif terhadap pemerintah jadi lebih banyak dari positifnya. "Selain bisa ada reshuffle kabinet, komunikasi pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik. Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker). ( ).
Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi pemerintah yang buruk terhadap masyarakat sebenarnya sudah terlihat pada saat awal penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, kata dia, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah dan informasi satu pintu terhadap antisipasi penyebaran virus corona.
Bahkan, kata Igor, blunder justru dilakukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya bagi yang sakit, bukan yang sehat. "Ketika virus semakin masif menyebar, ucapan Menteri Terawan itu pun jadi olok-olok dan guyonan warganet," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Dia melanjutkan, gaya komunikasi pejabat publik terkait UU Cipta Kerja saat ini juga dianggap buruk dan tidak detail dalam menjelaskan aturan sapu jagat itu. Sehingga, lanjut dia, banyak diprotes publik lewat demonstrasi, juga munculnya aneka macam hoaks.
"Teranyar yang menjadi sorotan netizen adalah ungkapan viral Menkominfo Johnny G Plate di medsos yang mengatakan 'kalau pemerintah bilang itu hoaks ya hoaks kenapa membantah?'. Ini juga adalah contoh cara komunikasi yang kurang tepat karena tujuan penting komunikasi pemerintah kepada publik itu sebenarnya untuk mempertahankan reputasi atau citra positif pemerintah, berikut kebijakannya," tuturnya.
(
Baca Juga
Menurut Igor, tidak hanya pembantu presiden, para juru bicara (Jubir) Istana pun sering melakukan gaya komunikasi yang buruk. "Dampaknya adalah masalah komunikasi terhadap publik tidak membaik karena sebagian publik cenderung tidak mau mempercayai informasi dari pemerintah, lalu memilih sumber informasi lain dari internet (media sosial) yang menambah kebingungan informasi," katanya.
Dia mengatakan, perang buzzer semakin memperburuk terciptanya disinformasi publik. Akibatnya, lanjut dia, berita dan sentimen negatif terhadap pemerintah jadi lebih banyak dari positifnya. "Selain bisa ada reshuffle kabinet, komunikasi pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik. Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker). ( ).
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda