Jokowi Tegur Kabinet Soal Buruknya Komunikasi Publik, Pengamat: Bisa Ada Reshuffle
Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:08 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menegur semua jajaran kabinet karena komunikasi publik pemerintah sangat buruk ketika menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi pemerintah yang buruk terhadap masyarakat sebenarnya sudah terlihat pada saat awal penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, kata dia, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah dan informasi satu pintu terhadap antisipasi penyebaran virus corona.
Bahkan, kata Igor, blunder justru dilakukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya bagi yang sakit, bukan yang sehat. "Ketika virus semakin masif menyebar, ucapan Menteri Terawan itu pun jadi olok-olok dan guyonan warganet," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Dia melanjutkan, gaya komunikasi pejabat publik terkait UU Cipta Kerja saat ini juga dianggap buruk dan tidak detail dalam menjelaskan aturan sapu jagat itu. Sehingga, lanjut dia, banyak diprotes publik lewat demonstrasi, juga munculnya aneka macam hoaks.
Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi pemerintah yang buruk terhadap masyarakat sebenarnya sudah terlihat pada saat awal penanganan pandemi Covid-19. Saat itu, kata dia, hampir tidak terlihat koordinasi yang jelas antara instansi pemerintah dan informasi satu pintu terhadap antisipasi penyebaran virus corona.
Bahkan, kata Igor, blunder justru dilakukan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa penggunaan masker itu hanya bagi yang sakit, bukan yang sehat. "Ketika virus semakin masif menyebar, ucapan Menteri Terawan itu pun jadi olok-olok dan guyonan warganet," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Dia melanjutkan, gaya komunikasi pejabat publik terkait UU Cipta Kerja saat ini juga dianggap buruk dan tidak detail dalam menjelaskan aturan sapu jagat itu. Sehingga, lanjut dia, banyak diprotes publik lewat demonstrasi, juga munculnya aneka macam hoaks.
Lihat Juga :