PSBB Transisi Butuh Kesadaran Tinggi
Selasa, 13 Oktober 2020 - 06:16 WIB
PSSB transisi menjadi babak dan harapan baru bagi banyak orang untuk bangkit lagi
KEPUTUSAN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mulai kemarin hingga dua pekan ke depan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tipe transisi tentu agak melegakan hati. Melegakan lantaran beberapa pelonggaran baru tak ayal membuat kepenatan-kepenatan warga selama ini seolah terobati. Dari sudut pandang ekonomi, PSBB transisi ini juga dinanti-nanti kalangan usaha karena diyakini akan menghidupkan lagi sumber-sumber rezeki mereka.
Menjulangnya rasa optimisme publik itu tak berlebihan. Masyarakat umumnya sudah jengah karena sekitar enam bulan terakhir tidak bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Tak hanya berdampak pada kontraksi keuangan, pandemi juga secara tak langsung menghadirkan disonansi kognitif. Ini membuat masyarakat dituntut untuk hidup semeleh dan adaptif menghadapi realitas yang banyak tidak pasti ini. Jika gagal mengelola hati, sangat mungkin kejiwaan akan mudah terganggu.
Praktis, PSSB transisi menjadi babak dan harapan baru bagi banyak orang untuk bangkit lagi. Tentu hidup dalam kondisi yang belum sepenuhnya normal ini butuh kesiapan mental dan taktik yang tak biasa. Siap mental dalam arti tiap individu harus memiliki kesadaran baru bahwa kondisi saat ini masih bersifat transisi atau peralihan. Lantaran transisi, hakikatnya kita ini belum bebas dari ancaman pandemi. Dasar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah PSBB dari ketat ke transisi lagi sebatas berpatokan data-data kasus positif baru harian, kematian, dan okupansi rumah sakit rujukan yang mulai mengalami deklinasi. Artinya, virus Covid-19 belum benar-benar terkendali dan masih mengintai di sekitar kita.
Penurunan angka, okupansi, kematian dan lain sebagainya itu juga bukan harga mati. Sangat mungkin jika semua kembali larut dengan nuansa kebebasan baru dalam pelonggaran ini, maka kurva Covid-19 akan menukik naik lagi. Dan, pengetatan lagi atau rem darurat dalam istilah Anies, efektivitasnya belum dijamin akan lebih baik seperti saat PSBB ketat. Hal itu tak berlebihan, sebab beban psikologis masyarakat sudah telanjur berat kala menjalani hidup dalam pembatasan. Apalagi, jika kontrol terhadap kebijakan itu lemah di lapangan, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah akan terdegradasi.
Menjulangnya rasa optimisme publik itu tak berlebihan. Masyarakat umumnya sudah jengah karena sekitar enam bulan terakhir tidak bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Tak hanya berdampak pada kontraksi keuangan, pandemi juga secara tak langsung menghadirkan disonansi kognitif. Ini membuat masyarakat dituntut untuk hidup semeleh dan adaptif menghadapi realitas yang banyak tidak pasti ini. Jika gagal mengelola hati, sangat mungkin kejiwaan akan mudah terganggu.
Praktis, PSSB transisi menjadi babak dan harapan baru bagi banyak orang untuk bangkit lagi. Tentu hidup dalam kondisi yang belum sepenuhnya normal ini butuh kesiapan mental dan taktik yang tak biasa. Siap mental dalam arti tiap individu harus memiliki kesadaran baru bahwa kondisi saat ini masih bersifat transisi atau peralihan. Lantaran transisi, hakikatnya kita ini belum bebas dari ancaman pandemi. Dasar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah PSBB dari ketat ke transisi lagi sebatas berpatokan data-data kasus positif baru harian, kematian, dan okupansi rumah sakit rujukan yang mulai mengalami deklinasi. Artinya, virus Covid-19 belum benar-benar terkendali dan masih mengintai di sekitar kita.
Penurunan angka, okupansi, kematian dan lain sebagainya itu juga bukan harga mati. Sangat mungkin jika semua kembali larut dengan nuansa kebebasan baru dalam pelonggaran ini, maka kurva Covid-19 akan menukik naik lagi. Dan, pengetatan lagi atau rem darurat dalam istilah Anies, efektivitasnya belum dijamin akan lebih baik seperti saat PSBB ketat. Hal itu tak berlebihan, sebab beban psikologis masyarakat sudah telanjur berat kala menjalani hidup dalam pembatasan. Apalagi, jika kontrol terhadap kebijakan itu lemah di lapangan, maka kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah akan terdegradasi.
Lihat Juga :