Tokoh Publik Harus Beri Contoh, Hindari Aksi Provokasi
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 00:30 WIB
JAKARTA - Provokasi dinilai bisa dikatakan sebagai pembangkangan sosial. Ajakan-ajakan untuk membangkang terhadap aturan serta membuat gaduh sangat berbahaya, apalagi jika hal ini ditambahi oleh bumbu-bumbu informasi bohong atau hoaks. Tindakan semacam itu dperlu diwaspadai agar masyarakat tidak sampai ikut terhasut.
Menurut pakar psikologi politik, Prof Dr Hamdi Muluk, pada dasarnya masyarakat Indonesia suka mengikuti tokoh-tokoh yang ada. Para tokoh dikatakannya bisa berperan untuk melawan provokasi, bukannya malah ikut-ikutan menyebar hoaks .
”Kita berharap tokoh-tokoh ini bersikap seperti negarawan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyatakat, mementingkan negara dulu. Kalau dia sendiri 'tukang kompor', ya repot, apalagi followernya banyak, umatnya banyak,” tutur Hamdi di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2020.
Apalagi, sambung Hamdi, provokasi biasanya berkaitan dengan dua hal utama, yakni hoaks atau fake news, kemudian teori konspirasi.
Menurut dia, berita-berita bohong adalah yang paling sering, kemudian teori konspirasi. Hamdi mengatakan, biasanya keduanya digabungkan untuk kemudian digiring ke arah provokasi.
”Biasanya masyarakat diajak untuk melakukan pembangkangan sosial, pembangkangan terhadap negara, tidak percaya, tidak patuh. Dalam konteks radikal itu termasuk tidak percaya kepada pemerintah, pemerintah ini disebut thogut dan segala macam,” ungkap Hamdi.(
)
Dia mengungkapkan, dahulu yang paling sering digaungkan untuk provokasi adalah banjirnya tenaga kerja asing (TKA) Cina di Indonesia, seperti tuduhan yang pernah terjadi terhadap upaya menggali terowongan gelap di dekat Halim, yang mana sebetulya itu adalah pekerja konstruksi kereta cepat.
”Tapi hal ini kemudian dipelintir yang ujung-ujungnya mengajak masyarakat tidak mempercayai pemerintah. Atau nanti bisa juga bilang ’ini yang bikin kita sengsara, kelakuan orang-orang kafir, orang-orang cina, kristen, yahudi’ ujung-ujungnya nanti bisa mengarah ke persekui,” tutur Hamdi.
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus disadarkan, diajak untuk berpikir cerdas agar tidak cepat percaya hoaks. Tidak cepat percaya teori-teori konspirasi.( )
Menurut pakar psikologi politik, Prof Dr Hamdi Muluk, pada dasarnya masyarakat Indonesia suka mengikuti tokoh-tokoh yang ada. Para tokoh dikatakannya bisa berperan untuk melawan provokasi, bukannya malah ikut-ikutan menyebar hoaks .
”Kita berharap tokoh-tokoh ini bersikap seperti negarawan, memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyatakat, mementingkan negara dulu. Kalau dia sendiri 'tukang kompor', ya repot, apalagi followernya banyak, umatnya banyak,” tutur Hamdi di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2020.
Apalagi, sambung Hamdi, provokasi biasanya berkaitan dengan dua hal utama, yakni hoaks atau fake news, kemudian teori konspirasi.
Menurut dia, berita-berita bohong adalah yang paling sering, kemudian teori konspirasi. Hamdi mengatakan, biasanya keduanya digabungkan untuk kemudian digiring ke arah provokasi.
”Biasanya masyarakat diajak untuk melakukan pembangkangan sosial, pembangkangan terhadap negara, tidak percaya, tidak patuh. Dalam konteks radikal itu termasuk tidak percaya kepada pemerintah, pemerintah ini disebut thogut dan segala macam,” ungkap Hamdi.(
Baca Juga
Dia mengungkapkan, dahulu yang paling sering digaungkan untuk provokasi adalah banjirnya tenaga kerja asing (TKA) Cina di Indonesia, seperti tuduhan yang pernah terjadi terhadap upaya menggali terowongan gelap di dekat Halim, yang mana sebetulya itu adalah pekerja konstruksi kereta cepat.
”Tapi hal ini kemudian dipelintir yang ujung-ujungnya mengajak masyarakat tidak mempercayai pemerintah. Atau nanti bisa juga bilang ’ini yang bikin kita sengsara, kelakuan orang-orang kafir, orang-orang cina, kristen, yahudi’ ujung-ujungnya nanti bisa mengarah ke persekui,” tutur Hamdi.
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat harus disadarkan, diajak untuk berpikir cerdas agar tidak cepat percaya hoaks. Tidak cepat percaya teori-teori konspirasi.( )
tulis komentar anda