Pengamat Nilai Dukungan Gatot ke Buruh karena Kepentingan Politik
Selasa, 06 Oktober 2020 - 12:13 WIB
Mantan Panglima TNI sekaligus Presidium KAMI, Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya mendukung langkah aksi mogok nasional para buruh. Foto/SINDOnews/Yulianto
JAKARTA - Mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) , Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya mendukung langkah aksi mogok nasional para buruh menyikapi pengesahaan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
(Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, BEM UI: Kabar Duka dari Senayan, Matinya Nurani)
Mogok nasional diwacanakan oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK), Senin lalu. Gatot menegaskan bahwa aksi mogok merupakan hak yang dilindungi konstitusi.
(Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, BEM UI: Kabar Duka dari Senayan, Matinya Nurani)
"Mencermati Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut," kata Gatot dalam keterangan resmi Jumat 2 Oktober 2020.
Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing menilai, komunikasi yang disampaikan Gatot terkait gerakan 30 September dan dukungan terhadap buruh yang menolak UU Cipta Kerja memang tidak lepas dari kepentingan politik.
(Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, BEM UI: Kabar Duka dari Senayan, Matinya Nurani)
Mogok nasional diwacanakan oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK), Senin lalu. Gatot menegaskan bahwa aksi mogok merupakan hak yang dilindungi konstitusi.
(Baca juga: UU Cipta Kerja Disahkan, BEM UI: Kabar Duka dari Senayan, Matinya Nurani)
"Mencermati Kaum Buruh Indonesia akan mengadakan mogok nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020 ini, maka KAMI mendukung langkah konstitusional Kaum Buruh tersebut," kata Gatot dalam keterangan resmi Jumat 2 Oktober 2020.
Direktur Eksekutif Emrus Corner, Emrus Sihombing menilai, komunikasi yang disampaikan Gatot terkait gerakan 30 September dan dukungan terhadap buruh yang menolak UU Cipta Kerja memang tidak lepas dari kepentingan politik.
Lihat Juga :