Matikan Mikrofon Anggota DPR yang Protes, Demokrat Nilai Puan Maharani Sewenang-wenang
Selasa, 06 Oktober 2020 - 10:00 WIB
Tindakan Ketua DPR, Puan Maharani yang mematikan mikrofon saat Legislator dari Partai Demokrat Irwan berbicara di Rapat Paripurna, Senin 5 Oktober 2020 terus menuai kritikan. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Tindakan Ketua DPR, Puan Maharani yang mematikan mikrofon saat Legislator dari Partai Demokrat Irwan berbicara di Rapat Paripurna, Senin 5 Oktober 2020 terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan dari Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herman Khaeron.
"Yang bisa matikan mikrofon seluruh mikrofon hanya 1, yaitu yang ada di meja ketua. Sebaiknya DPR kembali menjadi wakil rakyat yang aspiratif dan tetap menjaga demokrasi," ujar Herman Khaeron kepada SINDOnews, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: Puan Maharani Matikan Mikrofon Legislator Demokrat, Pengamat: Seperti Anak-anak)
Jika DPR kembali menjadi wakil rakyat yang aspiratif, dia yakin fraksi-fraksi membawa kepentingannya masing-masing. "Tetapi tetap menjaga proses demokrasi dengan baik, saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing," kata Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Lagipula, lanjut dia, hal tersebut ada di tata tertib (Tatib) DPR. "Berpegang teguh saja pada Tatib yang berlaku, bukan kesewenang-wenangan pimpinan, pimpinan di DPR hanya sebagai speaker karena hakikatnya pengambilan keputusan hak kolektif dan kolegial seluruh anggota," tegasnya.
"Yang bisa matikan mikrofon seluruh mikrofon hanya 1, yaitu yang ada di meja ketua. Sebaiknya DPR kembali menjadi wakil rakyat yang aspiratif dan tetap menjaga demokrasi," ujar Herman Khaeron kepada SINDOnews, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: Puan Maharani Matikan Mikrofon Legislator Demokrat, Pengamat: Seperti Anak-anak)
Jika DPR kembali menjadi wakil rakyat yang aspiratif, dia yakin fraksi-fraksi membawa kepentingannya masing-masing. "Tetapi tetap menjaga proses demokrasi dengan baik, saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing," kata Anggota Komisi IV DPR RI ini.
Lagipula, lanjut dia, hal tersebut ada di tata tertib (Tatib) DPR. "Berpegang teguh saja pada Tatib yang berlaku, bukan kesewenang-wenangan pimpinan, pimpinan di DPR hanya sebagai speaker karena hakikatnya pengambilan keputusan hak kolektif dan kolegial seluruh anggota," tegasnya.
Lihat Juga :