Posyandu Vakum Selama Pandemi, Banyak Ibu Hamil Tak Dapat Pelayanan Memadai
Kamis, 01 Oktober 2020 - 13:05 WIB
Terdampak pada pelayanan kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk ibu dan anak tak beroperasi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kasus Covid-19 (virus Corona) di Indonesia saat ini masih terus meningkat. Bahkan belum menunjukkan tanda mengalami penurunan. Hal ini terdampak pada pelayanan kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk ibu dan anak tidak beroperasi. Ini bisa mengancam kesehatan 25 juta anak Indonesia.
(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)
Oleh karena itu, Pengurus Besar IDI, PP IAKMI (Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia), DPP PPNI (Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia), PP IBI (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia) dan GKIA (Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak) menyampaikan seruan nasional agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas utama.
(Baca juga: Legislator PPP Usul Kantor CC PKI Dibikin Museum Kekejaman G30S)
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi mengungkapkan, data Kementerian Kesehatan per 30 September 2020, positivity rate Indonesia sebesar 14,4%, jauh di atas standar aman WHO sebesar 5%. Sementara itu, data kasus positif Covid-19 pada anak usia 0 -5 tahun sebanyak 2,5% dan usia 6-18 tahun sebanyak 7,6%.
"Sementara itu, berbagai kota juga melaporkan bahwa penanganan kasus telah mencapai kapasitas maksimum rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19. Selain itu, peningkatan transmisi virus Corona terjadi di kalangan tenaga kesehatan, bahkan hingga gugur," kata Husein dalam konferensi pers 'Seruan Selamatkan 25 Juta Anak Indonesia' secara virtual, Kamis (1/10/2020).
Selama pandemi Covid-19 sebanyak 83,9% pelayanan kesehatan dasar tidak bisa berjalan dengan optimal terutama Posyandu. Banyak ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai.
"Situasi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan dampak sangat besar pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak," jelas Husein.
Pasalnya, dikhawatirkan kondisi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terabaikan justru berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang lebih besar di masa yang akan datang.
(Baca juga: Ini Syarat-syarat Sembuh dan Selesai Isolasi Covid-19)
Oleh karena itu, Pengurus Besar IDI, PP IAKMI (Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia), DPP PPNI (Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia), PP IBI (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia) dan GKIA (Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak) menyampaikan seruan nasional agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar tetap menjadi prioritas utama.
(Baca juga: Legislator PPP Usul Kantor CC PKI Dibikin Museum Kekejaman G30S)
Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi mengungkapkan, data Kementerian Kesehatan per 30 September 2020, positivity rate Indonesia sebesar 14,4%, jauh di atas standar aman WHO sebesar 5%. Sementara itu, data kasus positif Covid-19 pada anak usia 0 -5 tahun sebanyak 2,5% dan usia 6-18 tahun sebanyak 7,6%.
"Sementara itu, berbagai kota juga melaporkan bahwa penanganan kasus telah mencapai kapasitas maksimum rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19. Selain itu, peningkatan transmisi virus Corona terjadi di kalangan tenaga kesehatan, bahkan hingga gugur," kata Husein dalam konferensi pers 'Seruan Selamatkan 25 Juta Anak Indonesia' secara virtual, Kamis (1/10/2020).
Selama pandemi Covid-19 sebanyak 83,9% pelayanan kesehatan dasar tidak bisa berjalan dengan optimal terutama Posyandu. Banyak ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai.
"Situasi ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan dampak sangat besar pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak," jelas Husein.
Pasalnya, dikhawatirkan kondisi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terabaikan justru berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang lebih besar di masa yang akan datang.
tulis komentar anda