Kinerja Terawan Disorot, DPR Tegaskan Masalah Corona Tanggung Jawab Semua

Kalau uangnya tidak diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) apakah Terawan yang disalahkan. Begitu juga dengan penerapan social distancing sehingga sekolah dan kampus diterapkan pembelajaran jakar jauh (PJJ), kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak bisa mengatur PJJ dan tidak ada formulasi yang benar yang dilakukan, apakah menjadi salahnya Menkes.

Begitu juga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka dibutuhkan bantuan sosial (bansos), apabila terkendala datanya tidak valid, itu bukan kesalahan Kemenkes tapi tanggung jawab Kementerian Sosial.

"Jadi, sebaiknya mengevaluasinya secara utuh, jadi tidak bisa kita sepihak-sepihak, supaya adil," tegas Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Terkait rapat-rapat di DPR dengan Menkes yang tertutup, Saleh menjelaskan, yang menentukan rapat tertutup bukan Menkes Terawan tetapi pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan anggota Komisi DPR.

Pimpinan rapat biasanya memandang sensitifitas isu yang dibahas di rapat tersebut. Dan beberapa rapat dengan Menkes belakangan ini membahas anggaran, sehingga dilakukan tertutup.

"Jangan dibesar-besarkan rapatnya tertutup karena Terawan nggak mau. Kalau pimpinan bilang terbuka ya terbuka. Itu ditetapkan anggota dan peserta rapat dalam hal ini DPR. Anggaran telah selesai saya yakinkan pasti rapatnya terbuka untuk mengevaluasi kebijakan Covid-19 ya enggak akan kita tutupi," tegasnya.

Adapun Menkes Terawan yang enggan bicara di publik, mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai, bisa jadi Menkes sedang hemat bicara. Dan gaya komunikasi setiap orang pastilah berbeda.

"Kalau pak Terawan enggak mau bicara ke publik secara terbuka, pak Terawannya mungkin lagi hemat biara. Kan style orang berbeda-beda," pungkasnya.