Pemerintah Harus Merancang Green Economy Policy untuk Pemulihan Ekonomi
Kamis, 24 September 2020 - 08:11 WIB
Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR) meminta pemerintah mendesain green economy policy dalam usaha pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang memukul semua sendi kehidupan.
Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan green economy policy sekaligus untuk langkah preventif mengurangi bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan lebih USD12 triliun. Bentuknya dukungan anggaran langsung, suntikan pinjaman dan ekuitas, jaminan, serta insentif-insentif lainnya.
(Baca: Ekonomi Hijau Harus Diprioritaskan dalam Pemulihan Ekonomi)
Berdasarkan data Energy Policy Tracker, hanya USD88 miliar yang digunakan untuk kepentingan energi bersih. Jumlah itu hanya setengah dari stimulus untuk bahan bakar fosil. Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu menerangkan Indonesia terus mencari bentuk kebijakan ekonomi hijau agar bisa diimplementasikan dalam politik anggaran.
Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan green economy policy sekaligus untuk langkah preventif mengurangi bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan lebih USD12 triliun. Bentuknya dukungan anggaran langsung, suntikan pinjaman dan ekuitas, jaminan, serta insentif-insentif lainnya.
(Baca: Ekonomi Hijau Harus Diprioritaskan dalam Pemulihan Ekonomi)
Berdasarkan data Energy Policy Tracker, hanya USD88 miliar yang digunakan untuk kepentingan energi bersih. Jumlah itu hanya setengah dari stimulus untuk bahan bakar fosil. Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu menerangkan Indonesia terus mencari bentuk kebijakan ekonomi hijau agar bisa diimplementasikan dalam politik anggaran.
Lihat Juga :