DPR Usul Kemenhaj Bentuk BLU untuk Kelola Asrama Haji

Menurut Haeny, pola BLU lebih tepat diterapkan dalam pengelolaan fasilitas seperti asrama haji karena memberikan keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan operasional, khususnya terkait pengelolaan SDM. Ia menilai regulasi yang berlaku saat ini masih membatasi pemenuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan pelayanan.

"Kalau mengikuti regulasi pemerintah, outsourcing hanya diperbolehkan untuk beberapa jenis pekerjaan, seperti pengemudi, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Padahal, pengelolaan asrama haji membutuhkan SDM yang lebih beragam agar pelayanan dapat berjalan secara profesional."

Selain memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan SDM, Haeny menilai skema BLU juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset asrama haji. Menurutnya, mekanisme tersebut membuka peluang pengelolaan pendapatan yang berasal dari penggunaan fasilitas asrama haji sehingga aset negara dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.

Ia berharap Kementerian Haji segera menyusun regulasi kelembagaan yang menjadi landasan pengelolaan asrama haji secara profesional. Dengan tata kelola yang adaptif, dukungan SDM yang memadai, serta optimalisasi aset, asrama haji di berbagai daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi calon jemaah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.